Keterbukaan Informasi Publik Harus Diikuti oleh Kementerian/Lembaga di Sektor SDA

Jakarta, 11 November 2015. Keterbukaan informasi dalam pengelolaan hutan menemukan titik terang setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dinyatakan harus membuka diri terkait akses data dan informasi publik berdasarkan keputusan PTUN Jakarta. Mengupayakan keterbukaan informasi di badan publik KLHK dilalui dengan proses yang panjang, setelah beberapa kali persidangan di Komisi Informasi Pusat (KIP) serta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Keterbukaan informasi harus didorong juga di setiap Kementerian/Lembaga yang mengelola sumber daya alam.

Sejak tahun 2013, FWI sebagai bagian dari pemantau independen kehutanan, melakukan permohonan informasi secara resmi kepada KLHK. Informasi yang dimohonkan berupa dokumen yang diperlukan oleh publik sebagai bahan pemantauan pengelolaan hutan, diantaranya adalah dokumen dan peta lampiran RKUPHHK, RKTUPHHK, IPK, dan dokumen RPBBI (baca: http://fwi.or.id/publikasi/banding-ditolak-kementerian-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-klhk dituntut-terbuka/).

Permohonan informasi kepada badan publik merupakan bagian penting dalam agenda reformasi berkaitan dengan keterbukaan, sebagai pernyataan partisipasi masyarakat dalam perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Keterbukaan informasi juga menjadi upaya yang secara khusus menjadi bagian dari Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA), terutama untuk memerangi korupsi. Masyarakat sebagai konstituen utama pembangunan nasional, berperan besar dalam melakukan check and balance terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan mandatnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2010 telah mempublikasikan hasil kajian terkait potensi korupsi di lingkungan Kementerian Kehutanan. Ketertutupan menjadi salah satu kata kunci dari persoalan ini, inklusivitas yang menjadi nafas era reformasi belum diimplementasikan dengan baik. Kajian lain dari organisasi masyarakat sipil juga menunjukkan bahwa indeks ketertutupan informasi pada sektor hutan dan lahan di beberapa kabupaten masih cenderung tinggi. Sementara itu, dalam wilayah yang sama dan pada kurun waktu yang berdekatan (2009-2013), FWI menyajikan gambaran bahwa kehilangan hutan alam juga tinggi.

Secara umum, Indonesia mengalami kehilangan hutan alam hingga 4,5 juta hektare dengan laju deforestasi 1,13 juta hektare per tahun atau setara dengan 3 kali luas lapangan sepak bola setiap menitnya . Direktur Eksekutif FWI, Christian Purba memaparkan,“Masih tingginya angka deforestasi di Indonesia merupakan sebuah bukti bahwa pengelolaan hutan masih tidak terkontrol, akibat tidak dilakukan secara terbuka. Dengan adanya informasi yang terbuka, masyarakat mampu melakukan kontrol (public control) terhadap pemanfaatan sumber daya hutan dan yang pasti akan berkontribusi untuk menekan tingginya laju deforestasi”.

Temuan KPK dalam kajian yang dilakukan pada tahun 2015 menguatkan bahwa korupsi merupakan implikasi dari tertutupnya informasi dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Kementerian Kehutanan mencatat bahwa dalam kurun 2003-2014, produksi kayu komersial dari hutan alam di Indonesia mencapai 143,7 juta meter kubik. Sementara KPK menemukan bahwa dalam periode yang sama, total produksi kayu nasional diperkirakan 630,1 sampai 772,8 juta meter kubik. Perbedaan data tersebut disinyalir menyebabkan Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 598–799,3 trilyun, atau Rp. 49,8– 66,6 trilyun per tahun.

“Untuk mencegah kerugian negara lebih besar, masyarakat harus turut aktif mengawasi praktik-praktik pengelolaan hutan di Indonesia. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Kehutanan, telah memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi segala bentuk rencana pemanfaatan sumberdaya hutan yang merupakan barang publik”, Christian Purba mengingatkan.

Menularkan Semangat Keterbukaan Informasi di Kementerian/Lembaga Lintas Sektor
Mendorong keterbukaan informasi tidak cukup di sektor kehutanan saja, namun harus terjadi pada seluruh sektor yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Irisan antara sektor kehutanan dan sektor-sektor lain, seperti sektor perkebunan, pertanian, energi dan pertambangan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembangunan infrastruktur, terutama dalam hal penggunaan lahan dan dampaknya terhadap masyarakat. “Prinsip keterbukaan dan partisipasi publik memiliki korelasi positif. Keterbukaan informasi akan memberi ruang bagi masyarakat yang terdampak oleh pembangunan untuk menentukan pendapat dalam menerima ataupun menolak sebuah rencana eksploitasi sumber daya alam di wilayahnya, kemudian turut melakukan kontrol dalam pelaksanaannya,” papar Juru Kampanye FWI, Linda Rosalina.

“Paradigma keterbukaan, harus terus dibangun dan itu membutuhkan kolaborasi antar sektor terutama di bawah Kementerian/Lembaga, untuk melangkah maju menuju perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” lanjut Linda.

Hal senada juga disampaikan oleh Yhannu Setyawan, Komisioner pada Komisi Informasi Pusat, “Dengan adanya proses yang panjang ini, KLHK semestinya sudah semakin siap menjalankan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jika amanah Undang-undang ini diterapkan, untuk mendapatkan informasi publik tidak harus dengan sengketa seperti halnya yang dialami oleh FWI”.

Semangat keterbukaan harus ditularkan kepada Kementerian/Lembaga lain agar berbenah dalam menjalankan amanah keterbukaan informasi publik pada setiap sektor yang mengelola SDA. “Kita tentu memaklumi bahwa masih ada persoalan tata kelola sumber daya alam di Indonesia yang harus didorong untuk lebih lebih terbuka. Sehingga memberi ruang bagi partisipasi publik untuk mengawal tata kelola pengelolaan SDA yang lebih akuntabel ke depan”, tutup Yhannu.

***

Catatan Editor:
  • Forest Watch Indonesia (FWI) merupakan jaringan pemantau hutan independen yang terdiri dari individu-individu yang memiliki komitmen untuk mewujudkan proses pengelolaan data dan informasi kehutanan di Indonesia yang terbuka sehingga dapat menjamin pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan. Saat ini FWI ditunjuk sebagai Sekretariat Governance Forestry Initiatives (GFI) – Indonesia dan juga sebagai Sekretariat Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK). FWI juga terlibat di dalam Kelompok Kerja Tata Kelola Hutan yang anggotanya: DKN, PUSPIJAK, FWI, ICEL, TII, UNDP, JARI-KALTENG, GEMA ALAM-NTB.
  • RKUPHHK (Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat. (Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.56/Menhut-II/2009 jo. P. 24/Menhut-II/2011; Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009).
  • Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) yang disusun berdasarkan RKUPHHK. (Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.56/Menhut-II/2009 jo. P. 24/Menhut-II/2011; Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009).
  • Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk menebang kayu dan/atau memungut hasil hutan bukan kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan izin non kehutanan antara lain dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dengan izin pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin peruntukan. (Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.62/Menhut-II/2014)
  • Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu (RPBBI) adalah rencana yang memuat kebutuhan bahan baku dan pasokan bahan baku yang berasal dari sumber yang sah serta pemanfaatan/penggunaan bahan baku dan produksi sesuai kapasitas izin industri primer hasil hutan dan ketersediaan jaminan pasokan bahan baku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan sistem pengendalian pasokan bahan baku. (Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.9/Menhut-II/2012).

 

Kontak Untuk Wawancara :
  1. Christian P Purba, Direktur Eksekutif FWI. Email : bob@fwi.or.id; telp: +628121105172
  2. Linda Rosalina, Juru Kampanye FWI. Email: linda@fwi.or.id; telp: +6285710886024
  3. Yhannu Setyawan, Komisioner Komisi Informasi Pusat. Email: yhannu_setyawan@ymail.com; telp: +6281911056600

 
Silahkan unduh tulisan ini dalam bentuk doc (tautan ini). Pada tombol unduhan dibawab file dalam bentuk pdf.

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>