Keseriusan Kementerian ATR/BPN Menerapkan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Diragukan

Jakarta, 16 November 2016. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta setelah mengajukan gugatan banding terhadap Keputusan Komisi Informasi Pusat (KI-Pusat).

Persidangan dijadwalkan pukul 10.00 – 11.00 WIB dan sempat ditunda untuk menunggu kehadiran pihak Kementerian ATR/BPN sebagai penggugat. Namun akhirnya sidang dimulai pukul 14.00 tanpa kehadiran penggugat, setelah Pihak Kementerian ATR/BPN memberikan konfirmasi kepada Panitera PTUN bahwa mereka tidak bisa hadir di persidangan. Sidang dengan nomor perkara 2/G/KI/2016/PTUN-JKT berkenaan dengan upaya banding Kementerian ATR/BPN terhadap Keputusan KI-Pusat yang telah menyatakan bahwa informasi Hak Guna Usaha (HGU) yang diminta Forest Watch Indonesia (FWI) adalah informasi publik yang terbuka.

Sengketa informasi publik antara Forest Watch Indonesia dan Kementerian ATR/BPN di KI-Pusat memakan waktu selama 6 bulan (lihat http://fwi.or.id/publikasi/dokumen-hgu-perkebunan-kini-terbuka-untuk-publik/). Sementara persidangan banding di PTUN sudah berjalan selama lebih dari 3 bulan. Sepanjang proses penyelesaian sengketa, baik di KI-Pusat maupun di PTUN Jakarta, ini sudah kali ke-4 Kementerian ATR/BPN tidak menghadiri persidangan. “Proses-proses persidangan seharusnya dapat menjembatani dan mempercepat penyelesaian sengketa informasi yang terjadi. Tapi sangat disayangkan, nampaknya pihak Kementerian ATR/BPN tidak menunjukkan itikad baik ketika tidak menghadiri persidangan,” ujar Linda Rosalina, Pengkampanye FWI.

Sidang ke-4 di PTUN Jakarta ini mengagendakan pembuktian oleh para pihak serta mendengarkan keterangan ahli, sehingga Majelis Hakim bisa segera mengambil kesimpulan dan membacakan putusan di sidang berikutnya. Akibat ketidakhadiran pihak Kementerian ATR/BPN dalam tahap yang sangat penting ini, proses penyelesaian sengketa informasi publik ini berjalan sangat lambat. “Badan publik seharusnya merespon dan menyelesaikan sengketa informasi publik dengan cepat dan sungguh-sungguh. Dengan kejadian seperti ini, sulit untuk mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki cukup semangat keterbukaan,” ungkap Soelthon Gussetya Nanggara, Direktur Eksekutif FWI.

Proses penyelesaian sengketa informasi publik yang bertele-tele, sangat berdampak pada ketidakpastian bagi masyarakat untuk memperoleh hak atas informasi publik. Hal ini menghambat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengawasannya, utamanya di sektor perkebunan. “Di daerah yang berkonflik lahan, ketiadaan akses informasi HGU mengakibatkan penyelesaian konflik semakin lama dan semakin menyengsarakan masyarakat. Sehingga sudah seharusnya, Kementerian ATR/BPN dan badan publik lain di Indonesia memberi perhatian serius soal keterbukaan informasi ini,” pungkas Linda.

***

Catatan Editor :

  • Forest Watch Indonesia (FWI) merupakan jaringan pemantau hutan independen yang terdiri dari individu-individu yang memiliki komitmen untuk mewujudkan proses pengelolaan data dan informasi kehutanan di Indonesia yang terbuka sehingga dapat menjamin pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan. Saat ini FWI ditunjuk sebagai Sekretariat Governance Forestry Initiatives (GFI) – Indonesia dan juga sebagai Sekretariat Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK). FWI juga terlibat di Kelompok Kerja Tata Kelola Hutan: DKN, PUSPIJAK, FWI, ICEL, TII, UNDP, JARI-KALTENG, GEMA ALAM-NTB.
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN (pemerintah) baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan TUN (beschikking), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009).
  • Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan (Pasal 28 ayat (1) Undang Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria).
  • Secara umum, informasi yang disengketakan berkaitan dengan dokumen HGU dengan peruntukan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan, dengan rincian informasi tentang: (i) Nama pemegang izin HGU; (ii) Tempat atau lokasi; (iii) Luas izin HGU; (iv) Jenis Komoditas, dan; (v) Peta areal HGU yang dilengkapi titik koordinat.

Kontak Untuk Media :
Soelthon Gussetya Nanggara, Direktur Eksekutif FWI. Email: sulton@fwi.or.id ; telp: +6285649638037
Linda Rosalina, Juru Kampanye FWI. Email: linda@fwi.or.id ; telp: +6285710886024

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>