Kepastian Ruang untuk Keberlanjutan Lingkungan dan Keselamatan Masyarakat

Salah satu karakter hukum responsif yaitu adanya proses perumusan regulasi yang secara substantif mampu mengakomodir kepentingan publik. Salah satu indikator utamanya adalah partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Tujuannya adalah agar masyarakat ikut merancang dan menentukan arah pembangunan. Hal tersebut juga dimaknai bahwa rakyat ikut dan bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam proses perumusan peraturan.

Dalam konteks penyusunan Rencana Tata Ruang, peran aktif masyarakat telah diatur dalam Permendagri 56/2014 dan PP 68/2010 sebagai turunan dari UU 26/2007 tentang Penataan Ruang. Bahwa peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan cara menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan. Secara spesi?k, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan perubahannya dalam UU No. 1 Tahun 2014, serta PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga membuka ruang partisipasi dalam penyusunan RZWP-3-K. Dalam UU No. 1 Tahun 2014 Pasal 60, masyarakat diberikan hak untuk mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional dan wilayah masyarakat hukum adat dalam RZWP-3-K serta berhak menyatakan keberatan terhadap rencana RZWP3-K.

Oleh karena itu, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai pihak yang paling rentan terhadap peraturan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan penyusunan peraturan daerah. Partisipasi tersebut untuk memastikan keterbukaan agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan pengaturan tersebut. Dalam konteks penyusunan Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Kalimantan Timur masyarakat harus terlibat aktif untuk memastikan ketersediaan ruang bagi akses publik, penghidupan (kesejahteraan) dan keselamatan masyarakat.

Atas dasar itu, Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur ikut mengkritisi dan mendorong 9 isu strategis untuk memastikan keterwakilan kepentingan publik untuk diakomodir dalam dokumen RZWP-3-K Kalimantan Timur.



Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>