KLHK Mengingkari Undang-undang Kehutanan dan Keterbukaan Informasi Publik

  • IPK yang FWI Mohonkan Merupakan Informasi yang Didokumentasikan Kementerian Kehutanan
    • Kementerian Kehutanan dalam hal ini Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menguasai dokumen IPK, seperti yang tertuang dalam Pasal 9 Permenhut No 62 Tahun 2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Peraturan ini menyebutkan bahwa Keputusan Pemberian IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) atau surat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), salinan/tembusannya disampaikan kepada: a) Direktur Jenderal; b) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan; c) Kepala Dinas Propinsi; dan d) Kepala Balai.
    • IPK adalah sumber penerimaan negara (Provisi Sumber Daya Hutan/PSDH dan Dana Reboisasi/DR, dan Penggantian Nilai Tegakan/PNT), sehingga negara harus memiliki dasar untuk menghitung dan mengawasi nilai penerimaan yang diterima oleh negara.
  • Keuntungan Negara Bila Dokumen yang FWI Mohonkan Terbuka
    • Masyarakat bisa memberikan masukan/kritik atas kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya hutan yang ada. Sehingga klausul tentang partisipasi publik yang tercantum di hampir semua UU sektoral terkait pengelolaan sumberdaya alam dapat diimplementasikan dengan syaratnya harus ada keterbukaan.
    • Dengan terbukanya dokumen yang kami mohonkan, semua pihak akan menjadi tahu hak dan kewajibannya. Jika semua pihak berniat baik untuk bekerja secara efisien, hal ini justru membantu pemerintah dalam menjalankan mandatnya, bisnis swastapun terbantu dan masyarakat mendapatkan manfaat. Sehingga bisnis kehutanan menjadi lebih efisien dan lebih kompetitif dengan negara lain.
    • Persaingan usaha justru menjadi sehat dengan adanya keterbukaan informasi. Menurut penerima nobel soal ekonomi, information asymmetry deals with the study of decisions in transactions where one party has more or better information than the other. This creates an imbalance of power in transactions, which can sometimes cause the transactions to go awry, a kind of market failure in the worst case. Examples of this problem are adverse selection, moral hazard, and information monopoly. Jadi, jika mau persaingan yang sehat maka berikan informasi seluas-luasnya (George Akerlof, Joseph E. Stiglitz, analyses of markets with asymmetric information)
    • Terbukanya dokumen yang kami mohonkan, mendukung Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-SDA) yang telah ditandatangani dalam Nota Kesepakatan Bersama (NKB) oleh 27 Kementerian dan Lembaga pada Tanggal 19 Maret 2015. Gerakan nasional tersebut adalah tonggak dalam upaya pembenahan tatakelola sumber daya alam yang dilakukan secara komprehensif. Gerakan Nasional Penyelamatan SDA tidak bisa dilepasakan dari perbaikan sistem yang tujuannya mengendalikan korupsi, hal itu menjadi program dalam GN SDA. Sehingga dalam melakukan kebijakan untuk mencegah korupsi, keterbukaan informasi menjadi sangat penting untuk dilakukan bersama-sama sejalan dengan pelaksanaan GN SDA oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>