KLHK Mengingkari Undang-undang Kehutanan dan Keterbukaan Informasi Publik

 

  • Dokumen RKUPHHK, RKTUPHHK, RPBBI, dan IPK penting dibuka kepada publik guna membantu pemerintah dalam melakukan pemantauan pembangunan kehutanan, secara khusus untuk menjaga kredibilitas implementasi SVLK sebagai bentuk peran serta dan partisipasi publik. Partisipasi masyarakat tidak banyak berarti tanpa keterbukaan informasi publik.

 

    • Menurut Abdulkadir Muhammad dalam KPPU (2002), informasi digolongkan menjadi dua, yaitu: a) Informasi terbuka, yaitu informasi yang boleh atau patut diketahui oleh masyarakat karena memiliki nilai kemanfaatan; b) informasi tertutup, yaitu informasi yang tidak boleh diketahui oleh siapa saja, kecuali orang yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan menyimpan informasi tersebut. Dokumen RKUPHHK, RKTUPHHK, RPBBI, dan IPK dalam konteks pemantauan SVLK digunakan untuk melakukan verifikasi di lapangan dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) dan Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Kemudian, dari hasil pemantauan tersebut digunakan untuk membuat laporan keluhan atas ketidaksesuaian kinerja unit management yang disampaikan kepada LVLK/ PHPL/ Komite Akreditasi Nasional (KAN), dan Kementerian Kehutanan, yang diatur dalam Perdirjen BUK No 14/2014. Artinya, dokumen yang kami mohonkan merupakan informasi terbuka karena memiliki nilai kemanfaatan.
  • RKUPHHK, RKTUPHHK, dan RPBBI yang FWI Mohonkan Merupakan Informasi yang Dikategorikan Terbuka dan Bukan Informsai yang Dikecualikan
    • RKUPHHK, RKTUPHHK, dan RPBBI bukan dokumen yang mencakup rahasia dagang karena tidak mungkin perusahaan mencantumkan rahasia dagang dalam dokumen rencana maupun laporan kepada pemerintah sekalipun.
    • Tertanggal 21 Mei 2014, Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 030/I/KIP-PS-A-M-A/2014 antara Syamsul Rusdi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang menyatakan bahwa Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) merupakan informasi yang terbuka. Berdasarkan UU KIP Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik.
    • Sebagaimana Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 030/I/KIP-PS-A-M-A/2014 yang menyatakan bahwa RKTUPHHK merupakan informasi yang terbuka, maka RKUPHHK sebagai informasi yang sifatnya lebih umum, masuk dalam kategori informasi yang terbuka bagi publik. Mengingat bahwa RKU adalah pedoman untuk menyusun RKTUPHHK bagi setiap pemegang IUPHHK.
    • RPBBI bukan merupakan data industri seperti yang dimaksud pada Pasal 69 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Karena RPBBI tidak menimbulkan kerugian Hak Kekayaan Intelektual dan persaingan usaha tidak sehat. Ini termuat dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 9 Tahun 2012 Pasal 2 ayat (2) huruf e yakni, tujuan penetapan RPBBI adalah tersedianya data dan informasi pemenuhan dan pemanfaatan/penggunaan bahan baku serta produksi kayu olahan yang dapat diakses oleh publik/masyarakat umum.


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>