KLHK Mengingkari Undang-undang Kehutanan dan Keterbukaan Informasi Publik

MEDIA BRIEFING

Sebagai Lembaga Publik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik. Hal-hal yang patut disadari oleh KLHK mengenai tugas, fungsi dan kewajibannya adalah:

  • Kewajiban Kementerian Kehutanan dalam Konteks Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)
    • Kementerian Kehutanan atau sekarang bernama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) harus menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pemantauan SVLK sebagaimana tertuang dalam Permenhut No 95 Tahun 2014 Tentang Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, serta peraturan turunannya Perdirjen BUK No 14 Tahun 2014 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK.
    • SVLK bertujuan untuk menjamin bahwa kayu dan produk kayu berasal dari sumber yang legal dan lestari
    • Kriteria dan indikator dalam penilaian SVLK terdiri dari aspek pra-syarat, produksi, ekologi, dan sosial berdasarkan Perdirjen BUK No 14/2014.
    • Dokumen-dokumen yang Forest Watch Indonesia (FWI) mohonkan, merupakan informasi awal untuk memberi masukan terhadap penilaian kepatuhan SVLK berdasarkan kriteria dan indikator tersebut oleh LP&VI (Lemabaga Penilai dan Verifikasi Independen). Sebagai contoh penilaian SVLK pada aspek produksi. Pertama, dokumen dan peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) dan Rencana Kerja Usaha Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) digunakan untuk melihat kesesuaian realisasi penebangan dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan kayu, termasuk kepatuhan lokasi penebangan/pemanenan/pemanfaatan kayu yang harus sesuai dengan areal (blok) kerja yang telah disahkan oleh pemerintah. Kedua, dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) digunakan untuk memantau rantai pasokan-pemenuhan bahan baku bagi industri kayu di sektor kehutanan, dan menelusuri pasokan kayu yang dikonsumsi oleh industri kayu berasal dari sumber-sumber kayu yang legal. Ketiga, dokumen dan peta Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) digunakan untuk memantau kepatuhan perusahan yang memiliki IPK terhadap SVLK dan memastikan kayu yang ditebang dan dimanfaatkan dari setiap kegiatan pembukaan wilayah hutan (baik untuk pertambangan, HTI, perkebunan, sarana prasarana, dll) berasal dari sumber dan proses yang legal.
    • Komitmen Pemerintah Indonesia memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal ditunjukkan juga dengan bekerja sama dalam perdagangan produk kayu dengan Pemerintah Uni Eropa melalui Voluntary Partnership Agreement/ VPA (Persetujuan Kemitraan Sukarela). Kesepakatan ini telah diratifikasi dalam Peraturan Presiden No.21 Tahun 2014 yang disesuaikan dengan hukum di Indonesia. Secara khusus, jenis informasi kehutanan yang harus terbuka bagi publik terinci dalam Annex IX VPA antara Indonesia-Uni Eropa sebagai daftar informasi publik yang harus disediakan badan publik untuk masyarakat. Dokumen RKUPHHK, RKTUPHHK, RPBBI, dan IPK yang kami mohonkan termasuk di dalam daftar informasi tersebut.
    • Dokumen RKUPHHK, RKTUPHHK, dan RPBBI adalah dokumen pendukung dari suatu kebijakan atau keputusan publik yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan sebagai Badan Publik. Dengan demikian, dokumen tersebut wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik yang menguasai informasi tersebut. Karena berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 dan Perki No 1 Tahun 2010 mengatur: informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
      Angka 1. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan
      yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
      Angka 2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan,
      atau kebijakan tersebut
'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>