KLHK Mengingkari Undang-undang Kehutanan dan Keterbukaan Informasi Publik

SIARAN PERS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Bogor, 23 April 2015. Komitmen kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla menghadapi tantangan dalam menjalankan mandat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik terkait pengelolaan sumberdaya hutan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menolak permohonan informasi publik yang seharusnya dikategorikan terbuka bagi seluruh warga negara. Penolakan ini didasarkan pada Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi yang mengecualikan 14 (empat belas) jenis informasi publik di lingkup KLHK.

Secara substansi, Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi ini bertentangan dengan berbagai kebijakan dan regulasi yang diterbitkan untuk mengatur bidang kehutanan. “Fatal sekali, berita acara ini menabrak UU Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Kehutanan dan regulasi turunannya yang lebih operasional mengatur jenis informasi yang terbuka bagi publik, bahkan mengabaikan putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 030/I/KIP-PS-A-M-A/2014 yang menyatakan bahwa Rencana Kerja Tahunan merupakan informasi yang terbuka”, papar Dessy Eko Prayitno, peneliti dari Indonesian Center of Environment Law (ICEL). “UU Kehutanan secara gamblang menyatakan hak seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pengawasan pembangunan kehutanan dan untuk memperoleh informasi menyangkut perencanaan kehutanan”, lanjut Eko.

Di dalam beberapa persidangan sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat, argumentasi KLHK sebagai badan publik yang menguasai informasi kehutanan menyatakan bahwa pengecualian itu dilakukan untuk melindungi perusahaan kehutanan dari persaingan usaha yang tidak sehat.

“Persaingan usaha yang sangat ideal dan fair justru terjadi ketika informasi terbuka seluruhnya,” tepis Sudarsono Soedomo, PhD., pengajar senior di Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. “Dan informasi mengenai pengelolaan sumberdaya hutan harus terbuka karena rakyat harus tahu dan ikut melakukan pengawasan membantu pemerintah. Selain itu perusahaan kehutanan pun terbantu dan bisa beroperasi dengan lebih efisien,” imbuhnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tercatat 2 kali disengketakan di Komisi Informasi Pusat. Pertama oleh Citra Hartati dari ICEL, mengenai Peta Tutupan Hutan dalam format digital shapefile. Kedua, oleh Forest Watch Indonesia, mengenai dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK), Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK), dan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) diatas 6.000 meter kubik, serta Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

“Sengketa informasi publik ini menunjukkan bahwa KLHK semakin tercerabut dari ruh UU Kehutanan dan UU Keterbukaan Informasi Publik,” papar Markus Ratriyono dari Forest Watch Indonesia. “Padahal, semangat KLHK untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan kehutanan yang baik mempersyaratkan keterbukaan informasi, supaya partisipasi masyarakat dan prinsip-prinsip lainnya, yaitu akuntabilitas dan koordinasi bisa terpenuhi. Pemantauan dan kontrol dari masyarakat tidak mungkin terjadi jika masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup sebagai pijakannya,” pungkas Markus.

Catatan Editor:

  • Uji Konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan adalah pengujian tentang akibat-akibat yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan merujuk pada Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Secara sederhana, uji konsekuensi bisa menggunakan pertanyaan, “apa ruginya Negara, bila informasi ini dibuka kepada publik?”. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (UU KIP) dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.
  • Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Kementerian Kehutanan ditandatangani pada 2 Juli 2014, untuk mengecualikan 14 jenis informasi publik yang dianggap rahasia.
  • Shapefile adalah format data peta digital yang mudah untuk dipertukarkan dan diedit menggunakan piranti lunak sistem informasi geografis (SIG). Format ini tersusun dari beberapa file yang memuat informasi bentuk, lokasi dan atribut/tabel, yang masing-masing saling terikat.
  • RKUPHHK (Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat. (Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.56/Menhut-II/2009 jo. P. 24/Menhut-II/2011; Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009)
  • Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) yang disusun berdasarkan RKUPHHK. (Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.56/Menhut-II/2009 jo. P. 24/Menhut-II/2011; Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009)
  • Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu (RPBBI) adalah rencana yang memuat kebutuhan bahan baku dan pasokan bahan baku yang berasal dari sumber yang sah serta pemanfaatan/penggunaan bahan baku dan produksi sesuai kapasitas izin industri primer hasil hutan dan ketersediaan jaminan pasokan bahan baku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan sistem pengendalian pasokan bahan baku. (Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.9/Menhut-II/2012)
  • Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk menebang kayu dan/atau memungut hasil hutan bukan kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan izin non kehutanan antara lain dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dengan izin pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin peruntukan. (Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.62/Menhut-II/2014)

Kontak Untuk Wawancara:
Markus Ratriyono, Manager Program FWI
Email: anakperi@fwi.or.id; Telepon: +62816103468

Dessy Eko Prayitno, Peneliti ICEL
Email: de.prayitno@gmail.com; Telepon: +628159086006

Sudarsono Soedomo, PhD, Pengajar Kebijakan Kehutanan IPB
Email: ssoedomo@gmail.com; Telepon: +6281514370100

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>