Kementerian Kehutanan Menjadi Penyebab Hancurnya Pulau-Pulau Kecil Indonesia

Koalisi Penyelamatan Pulau-pulau Kecil Indonesia

Jakarta, 13 Maret 2015. Keberadaan Kementerian kehutanan dalam mengelola pulau-pulau kecil dinilai menjadi penyebab utama hancurnya hutan alam di pulau-pulau kecil. Hal tersebut disampaikan oleh Koalisi Penyelamatan Pulau-pulau Kecil Indonesia di acara talk show yang bertajuk “Kondisi Krisis Pulau-pulau Kecil dan Hak Masyarakat Adat” yang dilaksanakan di Galeri foto jurnalistik Antara. Koalisi juga mengajak publik untuk bersama-sama menyelamatkan pulau-pulau kecil di Indonesia.

Maraknya eksploitasi sumber daya alam di pulau-pulau kecil mengakibatkan sejumlah pulau kecil di Indonesia rusak bahkan tenggelam. Izin- izin yang telah diterbitkan Kementerian Kehutanan kala itu membuat maraknya kegiatan investasi berbasis lahan di pulau-pulau kecil saat ini, ungkap Mufti Barri Pengkampanye FWI. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2011 menyebutkan bahwa 28 pulau kecil di Indonesia sudah tenggelam, dan 24 pulau kecil lain terancam tenggelam. Fakta lain juga diungkapkan dari hasil kajian Maplecroft’s Climate Change Vulnerability Index (Indeks Dampak Perubahan Iklim) yang dirilis lembaga dunia, Maplecroft. Dalam laporannya disebutkan bahwa 1500 pulau di Indonesia akan tenggelam pada tahun 2050 . Kegiatan eksploitasi dengan modus legal maupun ilegal sangat mengancam sistem kehidupan di pulau-pulau kecil. Hal ini disebabkan hilangnya hutan alam yang berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem, benteng perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut di muka bumi. Hilangnya hutan di pulau-pulau kecil disebabkan oleh kegiatan investasi berbasis lahan seperti HPH, Hutan Tanaman Industri, perkebunan, dan pertambangan.

Hasil penelusuran FWI di Provinsi Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Kepulauan Riau, sebagai provinsi yang banyak memiliki wilayah pulau-pulau kecil mencatat bahwa pada tahun 2013 terdapat 2 konsesi HPH, 2 konsesi Hutan Tanaman Industri, 4 konsesi perkebunan, dan 227 konsesi pertambangan. Dari 235 konsesi tersebut, menguasai lebih dari 673 ribu hektare atau 18 persen dari luas total daratan pulau-pulau kecil di enam provinsi tersebut.

Mufti menambahkan, warisan permasalahan dari Kementrian Kehutanan ini menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pengambil kebijakan guna menjamin kelestarian hutan di pulau-pulau kecil, Khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pemerintah harus segera mengambil langkah strategis guna perbaikan tata kelola hutan dengan cara menghentikan pemberian dan perpanjangan izin penguasaan hutan dan lahan di pulau-pulau kecil. Selain itu, proses-proses Transparansi, Partisipasi, Koordinasi, dan akuntabilitas juga harus dijalankan untuk mewujudkan tatakelola yang baik dalam pengelolaan pulau-pulau kecil, Tegas Mufti Barri dalam siaran persnya.

Berdasarkan penelusuran terhadap tugas dan fungsi pengelolaan sumber daya alam pulau-pulau kecil setidaknya terdapat 2 (dua) kementerian yang mestinya bersinergi, yakni KLHK dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kedua kementerian tersebut memiliki peran yang beririsan, yaitu pengelolaan dan perlindungan mangrove wilayah pesisir.

Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan mengungkapkan bahwa kondisi yang disebabkan oleh tidak adanya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di pulau-pulau kecil berdampak buruk bagi masyarakat dan generasi penerus bangsa. dimana masyarakat adat/lokal telah kehilangan ruang dan hak kelolanya, bahkan dikriminalisasi oleh kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini menunjukan ketidakmampuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengelola hutan di pulau-pulau kecil. Abdon Nababan juga mengatakan akan ada sekitar 10 juta jiwa masyarakat adat yang mendiami pulau-pulau kecil dan akan sangat merasakan dampak dari hancurnya pulau-pulau kecil.

Sementara itu, rendahnya perhatian dan aksi nyata pemerintah dalam melindungi hutan di pulau-pulau kecil akan berdampak buruk bagi masyarakat. Rusaknya hutan alam di pulau-pulau kecil akan menghilangkan sumber kehidupan masyarakat, bahkan akan terjadi kepunahan jika pulau-pulau kecil yang masyarakat tempati tenggelam. Perlindungan terhadap hutan di pulau-pulau kecil haruslah dilakukan sehingga tidak menghilangkan hak masyarakat akan sumberdaya alam. Tutur Mika Ganobal sebagai koordinator SAVE Aru.

Berdasarkan kondisi yang terjadi saat ini, tidak ada pilihan lain bagi pemerintah selain melakukan evaluasi tuntas untuk menghentikan seluruh kegiatan eksploitasi di pulau-pulau kecil baik yang legal maupun yang illegal dan mengakui hak-hak masyarakat atas pulau-pulau kecil. Jika hal ini tidak dilakukan pemerintah, maka kondisi pulau-pulau kecil tidak akan menyisakan modal apapun bagi basis perencanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil, ungkap Rifai Lubis dari Yayasan Citra Mandiri Mentawai.

***
Catatan Editor :
1. Kategori pulau kecil berdasarkan UU No. 27 tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 ialah daratan pulau yang memiliki luas kurang dari atau sama dengan 2000 km persegi.

Kontak Untuk Wawancara:
1. Mufti Fathul Barri, FWI: 082110677935, muftiode@fwi.or.id
2. Abdon Nababan, AMAN: 0811111365, abdon.nababan@aman.or.id
3. Mika Ganobal, SAVE Aru: 082399478222, ganobalmika@gmail.com
4. Rifai Lubis, YCMM: 081374797855, rurangalio@yahoo.co.id

Update:
English Version

'' ) ); ?>


Download File

One thought on “Kementerian Kehutanan Menjadi Penyebab Hancurnya Pulau-Pulau Kecil Indonesia

  1. Pingback: #SaveAru, Now! » Aru – Penjaga Hutan Bumi Jargaria

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>