Kementerian Agraria dan Tata Ruang Tidak Mematuhi Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik

Intip Hutan Edisi September 2016

Jakarta, 19 Agustus 2016
Organisasi masyarakat sipil Indonesia mempertanyakan komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN) terkait keterbukaan informasi publik. Pernyataan ini dikeluarkan paska diterimanya pemberitahuan keberatan (banding) oleh KemenATR/BPN atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyatakan dokumen Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit yang dimohonkan Forest Watch Indonesia (FWI) adalah informasi terbuka.

Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Permohonan Keberatan yang dilayangkan oleh KemenATR/BPN kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tertanggal 9 Agustus 2016, menandakan tidak ada kemauan terbuka untuk memberi ruang berpartisipasi bagi publik dalam pengawasan pembangunan di sektor perkebunan. Padahal pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan evaluasi terhadap kinerja perkebunan kelapa sawit melalui usulan kebijakan moratorium. Hal ini sejalan dengan upaya Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA) yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelesaikan penguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan.

Dokumen HGU perkebunan kelapa sawit yang dimohonkan FWI untuk melakukan kajian terkait pemanfaatan lahan dan hutan. “Kami sangat menyayangkan sikap KemenATR/BPN yang melakukan banding kepada PTUN. Kami kesulitan melakukan verifikasi tanpa adanya dokumen sah (resmi) dari pemerintah. Padahal kami menemukan adanya tumpang tindih perizinan yang menye-babkan kehancuran sumber daya hutan, konflik tenurial antara perusahaan dengan masyarakat, hingga terjad-inya ancaman keberlanjutan hidup masyarakat adat dan lokal,” tegas Linda Rosalina pengkampanye FWI.

Kejadian serupa terjadi juga di Kalimantan Timur, putusan Komisi Informasi Kaltim yang membuka dokumen HGU perkebunan pun ditolak oleh Kantor Wilayah (Kanwil) BPN. Ki Bagus Hadi Kusuma, pengkampanye JATAM menerangkan bahwa “Setiap dokumen perizinan dan syarat perizinan adalah dokumen terbuka. Dokumen HGU sebagai syarat perizinan sejatinya terbuka untuk publik. Apalagi kenyataannya di lapangan banyak terjadi tumpang tindih antara HGU dan konsesi pertambangan. Bahkan terdapat perusahaan sawit yang melakukan kegiatan pertambangan di wilayah HGU-nya.”

Hal senada diungkapkan oleh Fathur Roziqin Fen, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Timur, “Konflik di perkebunan kelapa sawit terjadi sejak proses perijinan yang tidak transparan. Konflik terpanjang diakibatkan alih fungsi lahan pertanian produktif (sawah & ladang) menjadi perkebunan monokultur. Selain berdampak panjang terhadap ekosistem alam dan keberlanjutan pangan, tidak sedikit yang telah menjadi buruh di kampung sendiri. “Dipaksa oleh izin yang diterbitkan tanpa pelibatan masyarakat secara partisipatif. Tren ini terus meluas di hampir 1 juta Ha konsesi perkebunan sawit yang existing di Provinsi Kalimantan Timur”, ujar Fathur.

KemenATR/BPN ha-rus mencabut banding dan menjalankan putusan Komisi Informasi. Agar masyarakat bisa melihat keseriusannya da-lam mewujudkan transparan-si informasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Sehingga upaya-upaya terkait penyelamatan hutan, pencegahan dan penyelesaian konflik, serta pengakuan hak-hak masyarakat adat dan lokal dapat berjalan sesuai dengan visi Pemerintah yang tertuang di dalam NAWACITA.

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>