Kementerian Agraria dan Tata Ruang Belum Sepenuhnya Mematuhi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Bogor, 14 Mei 2016. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali tidak menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat. Sidang penyelesaian sengketa informasi kelima antara Forest Watch Indonesia (FWI) sebagai Pemohon dengan Badan Pertanahan Nasional sebagai Termohon yang berlangsung 13 Mei 2016 di Komisi Informasi Pusat (KIP).

Keterbukaan informasi menjadi tuntutan masyarakat di massa kini. Akses masyarakat atas informasi diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan Negara. Termasuk didalam penyelenggaraan Negara bidang sumberdaya alam. Dalam menggunakan haknya, FWI memperjuangkan keterbukaan informasi dokumen Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan kelapa sawit melalui penyelesaian sengketa informasi publik kepada KIP. Penyelesaian sengketa informasi ini bermula dari tidak ditanggapinya permohonan informasi FWI kepada Kementerian ATR sebagai badan publik pada September 2015.

“Sebagai masyarakat kita punya hak atas informasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008. Sudah menjadi kewajiban bagi badan publik untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat”, ujar Linda Rosalina, pengkampanye FWI.

Awalnya FWI melakukan permohonan informasi dokumen HGU Perkebunan kepada Kementerian ATR sebagai kebutuhan membuat analisis spasial pemanfaatan lahan dari sektor perkebunan kelapa sawit. Sayangnya, dari permohonan hingga pernyataan keberatan, Kementerian ATR tidak pernah menanggapi sama sekali. Sehingga permohonan informasi FWI berujung kedalam penyelesaian sengketa informasi publik di KIP.

Penyelesaian sengketa informasi sudah berlangsung 5 kali sidang dan 1 kali mediasi dalam kurun waktu Februari hingga Mei 2016. Sepanjang proses tersebut, Kementerian ATR sebagai Termohon tidak menghadiri 2 kali sidang dan 1 kali mediasi yang telah dijadwalkan.

Tanpa kejelasan, Kementerian ATR tidak hadir dalam mediasi yang sudah disepakati sebelumnya. “Proses mediasi seharusnya dapat menjembatani sengketa yang terjadi, sayangnya Kementerian ATR tidak memiliki itikad baik dengan ketidakhadirannya yang tanpa alasan”, pungkas Linda.

Puncaknya setelah mediasi gagal, Kementerian ATR juga tidak menghadiri sidang ajudikasi sebagai pembuktian atas status kategori dokumen HGU terbuka atau tertutup pada tanggal 13 Mei 2016. Ketidakhadiran Kementerian ATR yang lagi-lagi tanpa alasan telah mengecewakan Komisi Informasi Pusat. Dyah Aryani P, salah satu Komisioner KIP berujar, “Saya sebagai majelis komisioner kecewa. Karena menurut saya ini sudah sampai tahap menghina Undang-Undang KIP. Persidangan ini tertunda-tunda.”

Kementerian ATR sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk melayani permohonan informasi hingga menjalankan proses penyelesaian sengketa informasi. “Sudah seharusnya Kementerian ATR memiliki itikad baik untuk mengikuti dan menyelesaikan proses sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat sebagai bentuk kepatuhan terhadap UU KIP”, ucap Soelthon Gusstya N, wakil direktur FWI.

***
Informasi Lebih Lanjut :
Linda Rosalina, Pengkampanye Forest Watch Indonesia (FWI)
Hp/email : 085710886024; linda@fwi.or.id

infografis_kip

Catatan Editor:

  • Forest Watch Indonesia (FWI) merupakan jaringan pemantau hutan independen yang terdiri dari individu-individu yang memiliki komitmen untuk mewujudkan proses pengelolaan data dan informasi kehutanan di Indonesia yang terbuka sehingga dapat menjamin pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan. Saat ini FWI ditunjuk sebagai Sekretariat Governance Forestry Initiatives (GFI) – Indonesia dan juga sebagai Sekretariat Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK). FWI juga terlibat di Kelompok Kerja Tata Kelola Hutan: DKN, PUSPIJAK, FWI, ICEL, TII, UNDP, JARI-KALTENG, GEMA ALAM-NTB
  • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik.
  • Komisi Informasi berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
  • Mekanisme permohonan informasi sudah dijamin dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Mekanisme yang diatur sebagai berikut: permohonan informasi (10+7 HOK) – keberatan diinternal badan publik (30 HOK) – penyelesaian sengketa informasi publik di komisi informasi (100 HOK).

 

Update:

– Kutipan Dyah Aryani P. Komisioner KIP:

– Rekaman proses:

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>