Kekeliruan Praktek Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Indonesia

Intip Hutan Edisi September 2016

Oleh: Andi Charil Ichsan
Pengajar Fakultas Kehutanan, Universitas Mataram

Secara konseptual konservasi merupakan manajemen penggunaan biosfer oleh manusia sehingga dapat memberikan atau memenuhi keuntungan yang besar dan dapat diperbaharui untuk generasi-generasi yang akan datang (WCS, 1980). Sedangkan Menurut UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, konservasi sumberdaya alam hayati didefinisikan sebagai pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya

Namun demikian, beberapa literatur juga memberikan definisi yang memungkinkan terjadinya penyimpangan penafsiran makna konservasi dari makna sebenarnya seperti yang dimandatkan dalam World Conservation Strategy(1980). Salah satu paradigma yang keliru (tidak berdasarkan pada WCS 1980 sebagai pedoman) salama ini menyatakan bahwa tujuan konservasi diidentikan dengan upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan. Sementara tujuan yang sesungguhnya menurut World Conservation Strategy, yaitu (1) maintenance of ecological processes and life-support systems, (2) preservation of genetic diversity, (3) sustainable utilization of species and ecosystems. Dimana, kegiatan-kegiatan tersebut difokuskan untuk (MacKinnon et al. 1993):

1.Memelihara proses ekologi serta sistem penopang kehidupan yang penting bagi kelangsungan hidup manusia dan pembangunan;

2.Melestarikan keanekaragaman plasma nutfah yang penting bagi program budidaya, agar dapat melindungi dan memperbaiki sifat-sifat tanaman dan hewan budidaya. Selain itu hal ini penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi dan terjaminnya sejumlah besar industri yang menggunakan sumberdaya alam.

3.Menjamin kesinambungan pendayagunaan spesies dan ekosistem oleh manusia, yang mendukung kehidupan jutaan penduduk pedesaan serta dapat menopang sejumlah besar industri.

Dengan demikian fokus tujuan konservasi yang sesungguhnya adalah upaya pemeliharaan ekosistem esensial yang berkelanjutan, bukan menekankan pada aspek perlindungannya. Sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 5 UU No. 5 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa kegiatan konservasi dilakukan melalui:

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbu-han dan satwa beserta ekosistemnya;
3. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya ala-mi hayati dan ekosistemnya.

Meskipun dalam pasal 7 UU No 5 tahun 1990 menyatakan dengan tegas bahwa kegiatan perlindungan dimaknai sebagai proses untuk menjaga ekologi penting bagi kesejahteraan masyarakat, namun dalam prakteknya interpretasi perlindungan yang dimaksud dalam mandat UU ini sering disalah artikan sebagai konsep untuk membangun kawasan yang sangat ekslusif dimana berbagai akses terhadap sumberdaya tersebut cenderung dibatasi dan bahkan menegasikan nilai-nilai dan norma yang sudah lama berlaku di kawasan tersebut. Atas nama undang-undang seringkali pihak-pihak yang semestinya memiliki keterikatan secara kultural dan spritual dengan kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi tersebut tersingkir dan bahkan kehilangan sumber penghidupannya. Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) pada tahun 2012 saja mencatat, telah terjadi 278 konflik sumber daya alam dan agraria, yang berlangsung di 98 kota/kabupaten di 23 provinsi dengan luas area konflik mencapai 2.416.035 hektar.

Hal-hal demikian, tentunya menjadi potret buram sistem pengelolaan kawasan konservasi di indonesia, dimana pemerintah atas nama undang-undang tidak jarang mengabaikan aspek historis, aspek sosial dan aspek budaya masyarakat setempat dalam menjalankan mandat pengelolaan kawasan konservasi tersebut. Hal ini tentunya juga sangat bertentangan dengan mandat tujuan konservasi yang secara global telah memberikan penekanan bahwa untuk menjadi efektif, pengelolaan kawasan konservasi harus menyesuaikan dengan kondisi tapak, karena setiap kawasan yang dilindungi memiliki variasi dalam karakterisitik biologi, sosial, tekanan dan pemanfaatan yang berbeda-beda.

Dalam pengelolaan kawasan konservasi, Feyerabend (2007), juga mengungkapkan suatu konsep pengurusan kawasan yang dilindungi (Governance Protected Areas). Istilah pengurusan ini mencakup kekuatan, hubungan, hak, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hal ini didefinisikan sebagai interaksi antar struktur, proses, dan tradisi yang mempengaruhi bagaimana kekuasaan diuji,bagaimana keputusan diambil dalam menangani isu utama, dan bagaimana masyarakat serta para pihak berperan di dalam pengelolaan. Hal ini sangat berpengaruh pada keberhasilan dan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi serta keadilan pengelolaan dalam hal pembagian biaya dan distribusi manfaat sumberdaya kawasan.

Berdasarkan pandangan tersebut, Mestinya pengelolaaan kawasan konservasi harus didasarkan pada 3 prinsip utama pengelolaan seperti yang dituliskan oleh Suporahardjo (2005) sebagai berikut :

1. Prinsip Co-ownership
Kawasan yang akan dikembangkan untuk kawasan konservasi adalah milik bersama, pemanfaatan dan perlindungan dilaksanakan bersama berdasarkan pada nilai kearifan teknologi dan budaya lokal.

2. Prinsip Co-operation
Dalam pengelolaan kawasan konservasi, dilakukan dengan prinsip mengatur peranan masing-masing yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan seluruh para pihak.

3. Prinsip Co-responsibility
Dalam pengelolaan kawasan konservasi, kegiatan perlindungan dan pembinaan kawasan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan para pihak.

Referensi :
MacKinnon J.K, G. Child, J. Thorsell. 1990. Managing of protected areas in the tropics. Hari Harsono Amir, penerjemah: Pengelolaan kawasan yang dilindungi di daerah tropika. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Feyerabend, G.B. 2007. The “IUCN Protected Areas Matrix” – A tool towards efective protected area systems. IUCN WCPA Task Force: IUCN Protected Area Categories.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta: Dephut.
[IUCN] International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, 1980. World conservation strategy: living resources conservation for sustainable development. Copyright© IUCN-UNEP-WWF .
Suporahardjo, 2005. Manajemen Kolaborasi. Bogor : Latin

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>