Kebijakan Kehutanan Dalam Perspektif Pengelolaan DAS

Intip Hutan Edisi September 2016

© Forest Watch Indonesia

Masyarakat tentunya berhak mendapatkan kualitas lingkungan yang baik yang dapat mendukung sistem keberlanjutan kehidupan yang ditunjang dari keberadaan hutan. Hutan memberikan oksigen, keteduhan, kesegaran, serta kesejukan yang telah dinikmati manusia selama ini dan tidak pernah diperhitungkan nilainya secara ekonomi. Hutan dipandang sebagai sub sektor pertanian yang dimanfaatkan dalam bentuk produk hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu termasuk jasa lingkungan dan sumber daya air. Pada tahap saat ini, hutan yang menjadi tumpuan kualitas lingkungan telah terkikis secara kualitas dan kuantitasnya sehingga menimbulkan dampak seperti bencana alam banjir, kekeringan, longsor, dan pencemaran.

Dalam undang-undang kehutanan menyebutkan bahwa selain hak, masyarakat juga dapat memberikan saran, informasi, dan melakukan pengawasan kaitannya dalam pembangunan kehutanan sehingga penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dapat tercapai. Melalui buku yang dituliskan, Forest Watch Indonesia sebagai bagian dari masyarakat yang hidup dan menempati ruang yang sama memberikan pandangan-pandangan terkait kondisi hutan serta kawasan hutan dalam perspektif pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung dan Cisadane.

Berkaitan dengan pengelolaan DAS, penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional serta meningkatkan daya dukung das. Selain itu, untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi.

Fakta ironis yang menjadi temuan FWI adalah terus berkurangnya tutupan hutan di wilayah DAS CIliwung dan Cisadane sehingga menggugurkan relevansi antara kondisi eksisting dengan kebijakan yang mengatur kehutanan. Hutan yang menjadi tumpuan dalam upaya pelestarian lingkungan dalam konservasi tanah dan sumber daya air semakin menjauhkan hak masyarakat mendapat kualitas lingkungan yang baik, sebagai dampak dari buruknya penyelenggaran kehutanan yang dilakukan pemerintah selama ini.

Hampir 17 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Kehutanan, selama itu pula upaya penyelenggaraan kehutanan belum merespon kecukupan hutan dalam wilayah das. Padahal kecukupan penutupan hutan dan kawasan hutan dijamin oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Kehutanan pasal 8 disebutkan bahwa pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau. Guna mengoptimalkan manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Sekurang-kurangnya luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30 persen (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

Ketidaktercukupan luasan penutupan hutan serta kawasan hutan dalam upaya perlindungan hutan dan konservasi alam pada wilayah das menyebabkan menurunnya fungsi pokok dari ekosistem hutan itu sendiri. Fungsi yang dimaksudkan adalah fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi yang terkandung pada hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.

Pemerintah yang memiliki kewajiban dalam mengatur perlindungan hutan (luasan tutupan hutan dan kawasan hutan pada suatu wilayah das) seolah tidak berdaya menghalau serangan penghilangan tutupan hutan dan inkonsistensi implementasi kebijakan kehutanan dalam membangun wilayah das. Padahal upaya perlindungan hutan dan kawasan hutan sendiri diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan (di dalam maupun di luar kawasan hutan). Dalam arti lain hilangnya tutupan hutan maka dengan secara sengaja pemerintah telah menghilangkan hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan dari keberadaan hutan, kawasan hutan, serta hasil hutan.

Melalui proses yang sudah diatur dalam perundang-undangan, seharusnya hutan diurus oleh negera melalui pemerintah yang diberikan kewenangan sehingga masyarakat luas mampu merasakan manfaat secara adil dan lestari. Pengurusan hutan yang seharusnya dilakukan pemerintah meliputi perencanaan kehutanan; pengelolaan hutan; penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, serta; pengawasan.

Perencanaan kehutanan dibutuhkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan, yakni menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup, minimal 30 persen berupa kawasan hutan dan tersebar secara proporsional. Namun, pada kenyataannya implementasi actual di lapangan kerap kali menjadi temuan yang berbeda dengan perencanaannya. Ketidaksesuaian antara kebijakan perencanaan dengan temuan di lapangan tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah inkonsisten terhadap hal-hal yang ingin dicapai dari sebuah perencanaan kehutanan.

Perencanaan kehutanan yang baik idealnya seirama dan senada dengan perencanaan tata ruang daerah melalui proses padu serasi. Padu serasi merupakan proses memadu-serasikan antara perencanaan kehutanan dengan perencanaan daerah. Padu serasi harus dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan sehingga mampu menampung kebutuhan daerah. Artinya menyatukan fungsi yang terkandung pada kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi ke dalam perencanaan daerah berupa kawasan lindung. Begitupun pada kawasan hutan yang mengandung fungsi produksi dimasukan ke dalam perencanaan daerah berupa kawasan budidaya.

Hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan terutama yang berada di dalam kawasan lindung seharusnya mampu menunjukan performa yang lebih baik kontribusinya dalam pengelolaan das. Secara tata ruang daerah, hutan yang berada di dalam kawasan lindung dilindungi oleh kebijakan-kebijakan yang menguatkan. Sedikitnya dua kebijakan utama, yakni Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Penataan Ruang yang melindungi hutan di dalam kawasan lindung. Selain itu, dokumen RTRW yang memuat pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya dapat juga menjadi tinjauan dalam pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan untuk menghindari inkonsistensi.

Temuan adanya inkonsistensi menunjukan lemahnya pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah (termasuk pemerintah daerah). Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, termasuk di dalamnya perencanaan dan pengelolaan hutan. Hal tersebut guna menghilangkan praktek-praktek yang menyimpang dari ketentuan yang diberlakukan melalui perundang-undangan.

Realita yang ada malahan pemerintah tidak pernah hadir dalam pengurusan hutan di tingkat tapak sehingga membuka celah-celah penyelewengan dan ketidaksesuaian perencanaan. Celah tersebut dimanfaatkan oleh mafia untuk membabat hutan tanpa memperhitungkan aspek ekologis seperti ketercukupan luas hutan dan kawasan hutan dalam wilayah das. Selama ini justru masyarakat hadir secara volunteri untuk memantau kondisi hutan-hutan tersisa.

Amanah undang-undang untuk menghadirkan negara sampai tingkat tapak dalam pengurusan hutan adalah terwujudnya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sejak diberlakukannya Undang-Undang Kehutanan tahun 1999. KPH merupakan simpul yang menghubungkan antara kepentingan pusat dengan daerah, termasuk menyelesaikan berbagai konflik dan permasalahan yang selama ini tidak kunjung usai.

Tidak adanya KPH maka negara tidak pernah hadir. Tidak heran jika tutupan hutan alam terus menyusut sehingga menyebabkan kinerja yang buruk dari sebuah das. Erosi, banjir, dan kekeringan menjadi potret buram pengelolaan hutan dalam perspektif das saat ini.

Semua hutan beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya adalah milik negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Negera memberikan kewenangan dalam penguasaan hutan kepada pemerintah. Maka dari itu Negara dan atau pemerintah harus hadir dalam pengurusan hutan bukan hanya dalam hal pemanfaatan hutan. Kerusakan hutan dan penghilangan tutupan hutan alam merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengembalikannya sesuai amanah Undang-Undang Kehutanan.

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>