Kabut Asap INDC Indonesia

Siaran Pers – Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global

Jakarta, Kamis, 17 September 2015. Hari ini Koalisi organisasi masyarakat sipil untuk penyelamatan hutan Indonesia dan iklim global menyampaikan masukan atas proses INDC (Intended Nationally Determined Contributions) Indonesia. Masukan Koalisi ini berdasarkan draft yang beredar secara resmi. Banyak hal dalam draft dokumen INDC yang akan disampaikan bulan ini ke UNFCCC masih lemah, kurang jelas dan tidak partisipatif.

Kenyataan bahwa emisi dan dari deforestasi tidak menurun dan bahkan cenderung meningkat, tidak juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan komitmen penurunan emisinya seperti yang tercermin dalam Draft Dokumen INDC. Penentuan angka penurunan emisi yang 29% sampai tahun 2030 tidak jelas dasarnya, sementara rencana pembangunan yang lebih menekankan eksploitasi sumber daya alam lebih besar justru cenderung meningkatkan emisi.

Juru bicara koalisi, Sisilia Nurmala Dewi dari HuMA menegaskan “Kami sangat menyarankan bahwa INDC memasukan unsur-unsur Specifik, Terukur, Relevan, dan berbasis waktu (Specific, Measurable, Relevant, Time-bound/SMART) untuk bisa mencapai target penurunan emisi yang bisa diverifikasi di masa depan. Hal ini juga seharusnya mencakup kegiatan yang kredibel yang akan dilakukan Pemerintah mulai saat ini sampai dengan dan tahun 2020, yang akan membangun fondasi pembangunan bertanggung jawab jangka panjang, serta jalan menuju NOL EMISI.”

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melalui Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional menggarisbawahi “Problem ikutan yang “menghantui” masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia adalah “Kabut Asap” yang hadir selama kurun waktu 15 tahun terakhir ini. Tercatat kurang lebih lebih 120 ribu masyarakat di tiga propinsi di Indonesia, menderita ISPA saat kebakaran hutan dan lahan di tahun 2014. Dan menurut kami, adalah tugas obligasi Negara untuk memastikan NOL DEFORESTASI”.

Kontraproduktif antara target penurunan emisi dengan model pembangunan, yang tetap mengedepankan penggunaan energi kotor penggundulan dan pemmbongkaran kawasan hutan. Bagaimana mungkin menurunkan emisi karbon 29% pada 2030, jika karbon yang dihasilkan dari pembakaran batubara, justru meningkat 2 kali lipat dari 201 juta tCO2 pada 2015 menjadi 383 juta tCO2 pada 2024. Belum lagi emisi karbon yang dibakar dari minyak dan gas, baik dari pembangkit listrik maupun kendaraan bermotor. Tidak jelas upaya pemerintah dalam upaya memperbaiki moda transportasi publik yang tidak rakus energi fosil. Sementara itu kawasan hutan-kawasan hutan yang difungsikan untuk menyerap emisi, justru makin banyak yang dirusak dan dibongkar untuk menggali batubara dalam rangka memenuhi kebutuhan PLTU sekitar 250 juta ton/tahun.

Forest Watch Indonesia melihat sisi lain pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, sebagai negara kepulauan, justru perlindungan pulau-pulau kecil terabaikan. “Dalam draft rencana INDCs, disebutkan bahwa “Indonesia sebagai negara kepulauan, sehingga adaptasi perubahan iklim berbasis darat dan laut sebagai strategi yang terpadu dalam menjamin ketahanan pangan, air, dan energi”. Dalam draft INDCs juga dikatakan bahwa “pulau-pulau kecil adalah wilayah yang sangat rentan dalam hal perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan air laut”. Hal ini dikarenakan memang tingkat kerentanan pulau-pulau kecil, sangat dipengaruhi oleh kondisi ekosistem hutan alam di pulau kecil tersebut. Kajian yang dilakukan FWI menunjukkan, dari total 7 juta ha daratan di pulau-pulau kecil hanya tersisa 48 % yang memiliki tutupan hutan alam. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa perlunya keterpaduan upaya dalam hal adaptasi dan mitigasi menghadapi perubahan iklim di pulau-pulau kecil” tandas Bob Purba, Direktur Forest Watch Indonesia.

Sementara itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN, kembali menegaskan bahwa melalui INDC pemerintah harus sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo yang tegas mengakui kontribusi masyarakat adat dalam mitigasi dan adptasi perubahan iklim. AMAN juga mengkritik INDC yang mengingkari Masyarakat Adat sebagai Indigenous Peoples yang jelas bertentangan dengan Putusan MK 35, berbagai dokumen resmi pemerintah dan merupakan pengabaian terhadap rekomendasi Komite PBB untuk Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hanky Satrio dari AMAN menegaskan “Setidaknya ada 24,6 juta hektar wilayah adat yang masih berhutan yang dapat dijaga dan sekitar 30 juta lagi dapat direhabilitasi, tetapi jika INDC tetap mengingkari Masyarakat Adat sebagai Indigenous Peoples maka Pemerintah Indonesia tidak pantas mendapatkan manfaat dari kontribusi masyarakat adat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim”.

Bukti minimnya perlindungan hutan dan lahan gambut terlihat dari kasus kebakaran hutan dan asap yang masih terjadi hingga saat ini. Moratorium hutan yang diperpanjang bulan Mei lalu sampai 2017, terbukti tidak kuat melindungi hutan dan gambut Indonesia. Seruan penguatan moratorium sudah disampaikan di awal tahun oleh koalisi dan hal tersebut tidak mendapat respon yang baik dari Pemerintah. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa tingkat deforestasi justru meningkat meskipun moratorium diberlakukan. Kenaikan tingkat deforestasi ini terjadi di hutan sekunder atau di wilayah berhutan di dalam konsesi yang tidak dilindungi oleh kebijakan moratorium. Perpanjangan ini juga tidak menyelesaikan masalah tumpang tindih izin yang ada di hutan moratorium yang mencapai 5,7 juta hektar. Dengan demikian, sekitar 48,5 juta hektar hutan hujan Indonesia masih tetap terancam.

Kontak
Sisilia Nurmala Dewi, HuMA,
Abdon Nababan, AMAN,
Bob Purba, Forest Watch Indonesia,
Abetnego Tarigan, WALHI,
Yuyun Indradi, Greenpeace Indonesia

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>