Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia [KERTAS POSISI]

Kelapa sawit adalah salah satu produk pertanian andalan di sebagian besar wilayah Indonesia dan Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan tingkat produksi lebih dari 30 juta ton pada Tahun 2015 meskipun tingkat produktivitasnya masih di bawah Malaysia. Lebih dari tujuh puluh persen (70%) dari total produksi diekspor ke pasar internasional dengan pasar ekspor utama India, Eropa, dan China, serta lebih dari 60 negara lainnya . Pada awal Tahun 2017, pemerintah Indonesia mematok target produksi minyak sawit mentah sebesar 40 juta ton hingga Tahun 2020.

Di pasar global, minyak sawit merupakan minyak nabati favorit dibanding dengan minyak nabati lainnya karena tingkat produktivitasnya tertinggi. Kebutuhan pasar global ini membuat sektor minyak kelapa sawit Indonesia menyumbang pendapatan negara lebih dari 15 milyar dollar pertahun dari total ekspor (3% dari GDP Indonesia). Industri kelapa sawit juga menjadi mata pencaharian langsung dari sekitar 4 juta keluarga yang terdiri atas petani pemilik lahan dan petani pekerja, serta 16 juta keluarga pekerja tidak langsung . Lebih dari 40% dari industri minyak sawit terdiri atas petani kecil, yang berarti bahwa sektor kelapa sawit memiliki peluang untuk peningkatan pembangunan di tingkat pedesaan.

Di sisi lain, muncul keprihatinan dari masyarakat Indonesia dan global mengenai berbagai masalah terkait perkebunan kelapa sawit. Dari sisi legalitas, masih banyak perusahaan kelapa sawit yang beroperasi tanpa status perizinan yang clear and clean, seperti di Kalimantan Tengah, 300 unit usaha perkebunan yang sudah beroperasi dan mencakup luasan lahan 1,7 juta hektar, hanya sekitar 85 unit yang perizinannya memenuhi criteria clean and clear . Ekspansi perkebunan kelapa sawit sepanjang tahun 2009-2013 telah menghilangkan sedikitnya 515.964 hektar hutan alam yang berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati. Sampai dengan Tahun 2013, sekitar 1,54 juta hektar lahan gambut juga telah dibuka untuk menjadi perkebunan sawit . Ekspansi perkebunan sawit turut menyebabkan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 dan emisi gas rumah kaca. Biaya ekonomi kesehatan lingkungan akibat rusaknya hutan dan kebakaran hutan dan lahan yang harus ditanggung masyarakat mencapai 16.1 milyar dollar . Sementara dari aspek sosial, setidaknya tercatat 776 konflik antara masyarakat dan perkebunan kelapa sawit pada Tahun 2015. Keprihatinan tersebut meningkatkan tuntutan publik kepada Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sektor kelapa sawit di Indonesia.

Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap keberlanjutan dan perbaikan tata kelola kelapa sawit dimulai pada tahun 2008, dengan diterbitkannya Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) pada Tahun 2011 yang kemudian diperbaiki pada Tahun 2015. Pemerintah juga telah meratifikasi hasil Perjanjian Paris pada COP 21, yang berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, termasuk salah satunya dengan membentuk Badan Restorasi Gambut Nasional, moratorium pembangunan baru di atas lahan gambut, dan berencana menerbitkan kebijakan moratorium penerbitan perizinan baru untuk sektor sawit dan tambang.

Sejak diberlakukannya ISPO pada Maret 2011 sampai dengan periode Februari 2016, Sertifikat ISPO yang telah diberikan adalah sebanyak 225 sertifikat dengan luas area sebesar 1.4 juta Ha (s/d Februari 2017) dan Certified CPO sebesar 5.9 juta ton/tahun.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Februari 2016 terjadi kenaikan signifikan dalam penerbitan sertifikasi ISPO yang mencapai 290% dari total sertifikat yang diterbitkan rata-rata pertahun sejak pemberlakuan sertifikasi ISPO pada Tahun 2011. Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerima sertifikat ISPO tidak diikuti oleh perbaikan tata kelola industri kelapa sawit, yang ditandai dengan masih banyaknya persoalan seperti :

a. Persoalan legalitas yang menyangkut izin Hak Guna Usaha (HGU)/ Izin Usaha Perkebunan (IUP) di dalam kawasan hutan dalam kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), termasuk terbitnya izin melalui praktek-praktek non-prosedural;
b. Izin limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3);
c. Penanaman di sempadan sungai;
d. Penerapan kebijakan perlindungan eksosistem lahan gambut;
e. Perlindungan wilayah bernilai konservasi tinggi (HCV), dan wilayah bernilai stok karbon tinggi (HCS).

Tingginya penerbitan sertifikasi ISPO yang tidak diikuti perbaikan tata kelola industri kelapa sawit berkelanjutan menegaskan rendahnya kredibilitas dan akuntabilitas sistem ISPO saat ini.

Buruknya kredibilitas dan akuntabilitas dalam implementasi sertifikasi ISPO, ditambah dengan lemahnya penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran menyebabkan rendahnya keberterimaan pasar atas ISPO. Momentum untuk melakukan pembenahan industri kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia cukup terbuka, terutama setelah pada 14 April 2016 Presiden mengutarakan komitmen untuk melakukan moratorium sawit. Ini merupakan momentum bagi Indonesia melakukan reformasi industri kelapa sawit untuk menjadi lebih kompetitif dan mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit berkelanjutan ISPO seharusnya bisa menjadi bagian kunci dari proses transformasi berkelanjutan sektor kelapa sawit Indonesia, tidak hanya dalam pemenuhan aspek legalitas dan ketaatan terhadap regulasi terkait, tetapi juga dalam penerapan standar keberlanjutan yang tinggi, termasuk perlindungan hutan dan gambut serta penghormatan atas hak-hak pekerja, masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat. Penguatan sistem sertifikasi ISPO yang meliputi penyusunan prinsip, kriteria dan mekanisme pelaksanaan harus dilakukan melalui proses partisipatif yang kredibel dengan melibatkan multi-pihak dan lintas sektoral.

Kemajuan Proses
Pada Bulan Juni 2016 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membentuk Tim Penguatan ISPO melalui Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tim Penguatan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO Certification System). Secara garis besar, tim ini bertujuan untuk melakukan pembenahan mendasar terhadap sistem sertifikasi dan standarisasi dari industri kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. Sampai dengan akhir Desember 2016, tim ini telah menyelenggarakan serangkaian diskusi terbatas dengan para pemangku kepentingan untuk mendorong dan merumuskan fokus rancang ulang ISPO.

Dalam diskusi terbatas yang diikuti oleh para pemangku kepentingan termasuk pemerintah, akademisi, sektor swasta/industri dan kelompok masyarakat sipil yang diselenggarakan pada bulan Desember 2016 telah disepakati 9 (sembilan) prinsip dalam standar sertifikasi ISPO serta beberapa klausul dalam draft kebijakan ISPO. Kesepakatan dalam pertemuan ini sedianya akan ditindaklanjuti melalui proses konsultasi lebih ekstensif pada tahun 2017.

Namun demikian, ternyata pada bulan Januari 2017, Pemerintah mengadakan pertemuan terbatas yang membahas standar ISPO dengan mengabaikan kesepakatan terkait substansi 9 (sembilan) prinsip standar ISPO, termasuk penghilangan 2 (dua) prinsip, yaitu; keterlusuran dan transparansi serta menghargai Hak Azasi Manusia. Situasi ini telah mencederai proses multi-pihak yang tengah berlangsung dan dikhawatirkan bahwa kebijakan dan peraturan dalam ISPO ini tidak dapat diterima secara penuh oleh semua pemangku kepentingan.

Kami sebagai lembaga-lembaga perwakilan masyarakat sipil Indonesia yang memiliki perhatian terhadap industri kelapa sawit berkelanjutan mendukung penuh semangat Pemerintah untuk melakukan rancang ulang sistem industri kelapa sawit Indonesia. Namun demikian, kami percaya bahwa semangat yang positif ini harus dilaksanakan melalui proses yang partisipatif, inklusif, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sebuah industri kelapa sawit berkelanjutan Indonesia yang mengedepankan aspek keberlanjutan, kami menyatakan sikap sebagai masukan secara terbuka sebagaimana di bawah ini:

VISI BERSAMA MASYARAKAT SIPIL
Transformasi kelapa sawit bekelanjutan Indonesia harus berlandaskan visi bersama untuk:

• Menghentikan laju deforestasi pada tutupan hutan yang tersisa dan degradasi terhadap fungsi lingkungan serta keanekaragaman hayati di dalamnya;
• Menghentikan alih fungsi dan meningkatkan perlindungan hutan serta perlindungan total ekosistem lahan gambut; dan
• Memberikan jaminan hukum atas terjaganya hak masyarakat terdampak, termasuk namun tidak terbatas pada masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, pekebun rakyat dan pekerja, secara nyata dan konsisten.

Visi bersama tersebut disusun dalam rangka mendukung agenda Indonesia dalam (i) menjawab tantangan mitigasi perubahan iklim dan perbaikan tata kelola sumber daya alam melalui kerangka kebijakan dan implementasinya, (ii) meningkatkan keberterimaan pasar dari kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis serta (iii) menjamin perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM.

TUJUAN UTAMA SISTEM SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (ISPO)

Dengan mempertimbangkan persoalan-persoalan di atas, maka sistem sertifikasi seharusnya menjalankan hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan sistem ini harus bertujuan utama untuk menjamin sektor sawit Indonesia dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan landasan visi tersebut di atas ; dan
2. Kepatuhan hukum (legal compliance) merupakan langkah awal mencapai tujuan tersebut, dimana sistem ini menjadi salah satu instrumen untuk memastikan seluruh Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang beredar di Indonesia maupun untuk tujuan ekspor, berasal dari sumber legal dan diolah serta diedarkan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini ; serta
3. Sistem ini juga harus dapat mendorong perbaikan tata kelola di sektor perkebunan kelapa sawit secara khusus dan pengelolaan sumber daya alam secara umum.

SECARA KHUSUS RANCANG ULANG DAN PENGUATAN SISTEM HARUS MENERAPKAN HAL-HAL BERIKUT:

1. PRINSIP DASAR
Skema yang diterapkan harus mengedepankan prinsip tata kelola yang baik yang meliputi (i) transparansi, (ii) akuntabilitas, (iii) bertanggungjawab, (iv) imparsialitas, (v) independensi, (vi) kewajaran & kesetaraan dan (vii) multi-pihak .

2. IDENTIFIKASI AKTOR DALAM RANTAI PASOK SEKTOR SAWIT DI INDONESIA
Aktor utama yang teridentifikasi dalam rantai pasok sawit meliputi (i) Pekebun – sesuai dengan klasifikasi dalam peraturan perundang-undangan , (ii) Perusahaan Perkebunan, (iii) Perantara/Pengepul, (iv) Pabrik Kelapa Sawit, (v) Kilang Penyulingan [refinery], (vi) Pedagang, termasuk non-produsen. Agar sistem ini dapat dilaksanakan secara efektif, maka lingkup sertifikasi harus meliputi keseluruhan aktor tersebut. Selain itu, berbagai skema untuk verifikasi dan fasilitasi aktor-aktor seperti pekebun dan perantara/pengepul perlu diidentifikasi dan dirumuskan.

3. PRINSIP DAN KRITERIA HARUS SESUAI STRUKTUR RANTAI PASOK
Penyusunan dan penerapan prinsip, kriteria dan indikator dalam standar dari sistem ini perlu mempertimbangkan struktur rantai pasok, termasuk seluruh aktor, kondisi dan kapasitasnya. Penerapan prinsip dan kriteria dapat dilakukan secara bertahap dimana kepatuhan hukum (legal compliance) menjadi unsur minimal kepatuhan bagi setiap aktor sebagai prasyarat menuju praktek berkelanjutan .

4. ASPEK LEGALITAS DALAM ISPO
Legalitas dalam ISPO berdasar kepada aturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional dan daerah yang meliputi kepatuhan hukum dalam aspek perizinan, produksi, lingkungan dan sosial. Mengingat bahwa dampak dari industri perkebunan kelapa sawit berkelanjutan tidak terbatas pada satu sektor, aspek legalitas ini tidak bisa hanya dipandang sektoral, tapi perlu dilihat secara holistik dengan memperhatikan dan mempertimbangkan juga landasan hukum dari berbagai sektor lain yang juga terkait dengan industri perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Termasuk tapi tidak terbatas pada Undang-undang Konsumen, Undang-undang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, serta Undang-undang Kehutanan.

5. TATA KELOLA DAN PROSES RANCANG ULANG SISTEM SERTIFIKASI

• Prinsip Dasar Proses Rancang Ulang Sistem
Proses rancang ulang harus dilakukan secara (i) transparan, dengan keterbukaan akses terhadap informasi melalui publikasi secara luas, mudah diakses dan dapat dipahami oleh setiap pemangku kepentingan, (ii) partisipatif, dimana para pihak [pemerintah, non pemerintah, swasta, kelompok masyarakat sipil dan kelompok masyarakat] terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, (iii) mekanisme terbuka melalui konsultasi publik di tingkat nasional dan daerah yang memastikan kesetaraan kapasitas.

• Penghentian Perluasan Perkebunan Sawit
Sejalan dengan seruan presiden Jokowi yang ditindaklanjuti oleh kementerian terkait, reformasi tata kelola maupun sistem sertifikasi perlu diawali dengan langkah konkrit untuk menghentikan perluasan perkebunan sawit, sehingga fokus yang diperlukan adalah melakukan intensifikasi dan rasionalisasi atas target pencapaian ekspor kelapa sawit nasional.

• Kaji Ulang Legalitas Lahan Kelapa Sawit yang saat ini ada
Proses rancang ulang sistem ini harus memprioritaskan kaji ulang legalitas lahan kelapa sawit untuk mendukung pembenahan tata kelola lahan. Identifikasi status lahan akan menunjukkan, diantaranya (i) proporsi lahan kelapa sawit yang beroperasi tanpa izin dan/atau beroperasi di kawasan hutan maupun kawasan lindung dan konservasi, (ii) proporsi lahan yang dikelola perusahaan dan masyarakat, dan (iii) proses penerbitan izin secara kronologis. Hasil kaji ulang akan memberikan dasar konkrit bagi pemerintah untuk dapat menentukan tindak lanjut penegakan hukum, perbaikan sistem perizinan maupun program pembinaan pekebun rakyat dan masyarakat lokal serta program konservasi;

• Penguatan masyarakat terdampak [termasuk namun tidak terbatas pada pekebun rakyat, buruh, masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal ] Proses rancang ulang sistem ini harus memprioritaskan penguatan kapasitas masyarakat terdampak terkait sosial, ekonomi dan lingkungan dengan memperhitungkan pendekatan Nilai Konservasi Tinggi, Stok Karbon Tinggi (ekosistem essensial), Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), serta kerjasama yang adil dan kesetaraan.

• Reformasi Kebijakan & Kerangka Peraturan Menuju Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Proses rancang ulang sistem ini harus mendorong reformasi kebijakan dan kerangka peraturan Indonesia menuju transformasi industri perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Beberapa contoh diantaranya adalah tata kelola lahan gambut berkelanjutan dan seruan Presiden Joko Widodo terkait perlindungan total lahan gambut, review perizinan dan peningkatan kapasitas produksi sawit melalui intensifikasi. Terkait dengan ini, maka target produksi 40 juta ton hingga Tahun 2020 harus ditinjau kembali karena berpotensi mendorong ekspansi tidak terkendali usaha perkebunan kelapa sawit, yang tidak sejalan dengan kebijakan dan komitmen pemerintah saat ini.
?
• Reformasi Birokrasi & Kapasitas Pemangku Kepentingan
Proses rancang ulang sistem ini perlu dilaksanakan secara paralel dengan upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas pemerintah di berbagai level dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang menjadi kunci pelaksanaan sistem secara efektif dan percepatan menuju transformasi sektor sawit berkelanjutan.

6. STRUKTUR KELEMBAGAAN SISTEM

• Untuk dapat menerapkan skema standarisasi secara konsisten dengan prinsip dasar, maka dibutuhkan struktur kelembagaan yang (i) kredibel, (ii) mengedepankan partisipasi publik, (iii) terbuka, dan (iv) akuntabel melalui mekanisme check and balance.

• Struktur kelembagaan tersebut dapat diwujudkan melalui rumusan pembagian peran dan tanggung jawab sebagai berikut :

Regulator | Peran Pemerintah

a. Pemerintah adalah pengembang sekaligus pemilik sistem sertifikasi.
b. Standard yang dikembangkan, didaftarkan kepada BSN (Badan Standardisasi Nasional) untuk ditetapkan sebagai SNI (Standard Nasional Indonesia).
c. Pemerintah menyerahkan kewenangan akreditasi kepada KAN (Komite Akreditasi Nasional) untuk mengakreditasi LS (Lembaga Sertifikasi).
d. Pemerintah memberikan ruang dan pedoman, serta memberikan perlindungan kepada Pemantau Independen untuk memantau penyelenggaraan sistem sertifikasi sebagai mekanisme check and balance
e. Pemerintah membentuk komite untuk menjalankan mekanisme penyelesaian sengketa sertifikasi apabila keberatan yang diajukan oleh masyarakat dan pemantau independen tidak dapat diselesaikan di tingkat LS.
f. Pemerintah menindaklanjuti laporan hasil audit untuk memastikan perbaikan kinerja yang berkelanjutan dari pelaku usaha kelapa sawit.
g. Pemerintah membuat sistem informasi sertifikasi melalui platform internet (dan sarana lainya) sebagai informasi publik, memperkuat daya saing pasar, dan untuk pengembangan kebijakan.

Lembaga Sertifikasi (LS)

a. LS adalah lembaga independen atau pihak ketiga yang melakukan audit kesesuaian, menjalankan mekanisme pengambilan keputusan sertifikasi, dan menerbitkan sertifikat bagi usaha perkebunan.
b. LS harus memenuhi akreditasi KAN untuk dapat ditetapkan oleh Pemerintah sebagai LS yang dapat melakukan penilaian /audit.
c. LS harus berkonsultasi dengan masyarakat dan pemantau independen dalam seluruh proses penilaian atau audit.
d. LS harus menangani keberatan sertifikasi yang diajukan oleh masyarakat dan pemantau independen, serta memberikan penjelasan dan keputusan atas keberatan tersebut.
e. LS berkewajiban menyampaikan hasil penilaian dan laporan audit kepada Pemerintah.
f. LS berkewajiban mempublikasikan resume hasil penilaian dan audit di website milik LS dan website dari sistem ini.

Lembaga Akreditasi

Badan Standarisasi Nasional (BSN) – Komite Akreditasi Nasional (KAN)
a. BSN membentuk Panitia Teknis untuk mengembangkan SNI khusus untuk sistem sertifikasi ini, dengan melakukan seluruh tahapan pemrograman – perumusan rancangan – jajak pendapat / konsultasi publik – persetujuan – penetapan, serta pemeliharaan SNI tersebut.
b. KAN menetapkan persyarat-persyaratan yang harus dipenuhi oleh LS dan prosedur akreditasi yang harus diikuti oleh LS.
c. KAN melakukan akreditasi terhadap LS sebagai salah satu persayaratan dalam mendapatkan penetapan oleh pemerintah.

Pemantau Independen (PI)

a. Pemantau Independen adalah masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik
b. Pemantau Independen menjalankan pemantauan terhadap penyelenggaraan sistem sertifikasi sebagai mekanisme check and balance.
c. Dalam menjalankan peran tersebut Pemantau Independen memanfaatkan mekanisme yang tersedia dalam sistem sertifikasi dengan mengikuti pedoman yang diberikan.
d. Informasi yang diberikan dan keberatan yang diajukan Pemantau Independen menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan sertifikasi yang dijalankan LS, penyelesaian sengketa sertifikasi di Komite Sengketa Sertifikasi, akreditasi LS oleh KAN dan penyusunan standard oleh Panitia Teknis – BSN

Unit Usaha Perkebunan (UP) dan aktor-aktor dalam rantai pasok

a. Aktor dalam rantai pasok yang wajib menerapkan sistem sertifikasi meliputi (i) Pekebun – sesuai dengan klasifikasi dalam peraturan perundang-undangan , (ii) Perusahaan Perkebunan, (iii) Perantara/Pengepul, (iv) Pabrik Kelapa Sawit, (v) Kilang Penyulingan [refinery], (vi) Pedagang, termasuk non-produsen.
b. Dalam pelaksanaannya, pemerintah wajib melakukan pendampingan kepada Pekebun Swadaya agar dapat tersertifikasi melalui skema sistem ini dan melaksanakan praktek berkelanjutan.

SISTEM INFORMASI

Pemerintah mengelola sistem informasi yang bersifat terbuka, mudah diakses, valid dan terkini.

7. PENEGAKAN HUKUM

Sistem sertifikasi usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan harus diikuti dan diperkuat dengan penegakan hukum atas pelanggaran hukum yang terjadi-terlepas dari adanya pelaporan atau tidak- dan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang berwenang di setiap level pemerintahan secara konsisten, transparan dan berintegritas tinggi.

DAFTAR PUSTAKA
Produksi Minyak Sawit Indonesia berdasarkan Tahun, Indexmundi, dapat diaksesdi:
http://www.indexmundi.com/agriculture/?country=id&commodity=palm-oil&graph=production
‘Manfaat Ekonomi Minyak Sawit bagi Indonesia’, World Growth, Februari 2011, dapat diaksesdi: http://worldgrowth.org/site/wp-content/uploads/2012/06/WG_Indonesian_Palm_Oil_Benefits_Report-2_11.pdf
Ibid.
http://www.kemenperin.go.id/artikel/1480/Indonesia-Fokus-Produksi-CPO-40-Juta-Ton
Manfaat Ekonomi Indonesia Palm Oil’, Pusat Komunikasi Indonesia Palm Oil, dapat diaksesdi: http://ipocc.org/indonesian-palm-oil/economic-benefits
Ibid.
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, 2012
Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013. Forest Watch Indonesia, 2014, dapat diakses di: http://fwi.or.id/publikasi/potret-keadaan-hutan-indonesia-periode-2009-2013/
Atlas lahan gambut terdegradasi di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Badan Litbang Pertanian, Jakarta, 2013.
Pernyataan Menteri Keuangan RI dalam Pertemuan Sawit nasional Indonesia (PNSI), 2 Februari 2017, dapat diakses di: https://finance.detik.com/industri/d-3412185/sri-mulyani-sawit-ada-di-dimensi-negatif-karena-kebakaran-hutan dan The Cost of Fire, An Economic Analysis of Indonesia’s 2015 Fire Crisis, World Bank Group, February 2016

Presiden Siapkan Moratorium Lahan Kelapa Sawit dan Lahan Tambang


Kesembilan prinsip tersebut adalah: 1) Legalitas Usaha Perkebunan/Mematuhi Hukum yang berlaku di Indonesia; 2) Manajemen Perkebunan; 3) Perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut; 4) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan/Perlindungan terhadap Lingkungan dengan melakukan praktik perkebunan yang bertanggung jawab; 5) Tanggung jawab terhadap pekerja; 6) Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat/Pemberdayaan petani kecil, masyarakat adat dan local; 7) Peningkatan Usaha Berkelanjutan/Perbaikan yang berkelanjutan; 8) Keterlusuran dan Transparansi dan 9) Menghargai Hak Asazi Manusia
Disarikan dari berbagai sumber, di antaranya: UU No.28/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, the UN Development Program tentang Prinsip Good Governance, UNDP Forest Governance Index 2014
Dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk mengakomodasi beberapa tipologi pekebun tambahan dan aktor lain dalam rantai pasok, yakni (i) Pekebun Turun Temurun; (ii) Penggarap/pekebun tanpa tanah (transmigrasi, migrasi karena kemiskinan, etc.); dan (iii) Petani Besar (antara 4-25 Ha). Referensi: Riset RCCC-UI, INOBU dan Daemeter.
Dalam konteks penaatan (compliance), maka sistem ini juga harus mempertimbangkan peran pemerintah dalam melakukan fasilitasi atas pekebun mandiri yang perlu untuk diberikan pendampingan secara intensif.
http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11271&Itemid=55, dan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang No.4252/14.3/IX/2016 tentang larangan pembukaan baru atau eksploitasi lahan gambut untuk usaha kehutanan dan perkebunan.

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>