Harus! Peraturan Presiden untuk Lanjutkan Moratorium

Surat Terbuka Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia Untuk Perpanjangan dan Penguatan Moratorium Hutan demi Perlindungan Hutan Indonesia dan Iklim Global

Kepada Yang Terhormat
Presiden Republik Indonesia
Bapak Ir. H. Joko Widodo
Di tempat

Dengan hormat,
Deforestasi di Indonesia masih menjadi suatu keprihatinan yang besar. Deforestasi mengancam kehidupan masyarakat, satwa liar, dan berkontribusi terhadap perubahan iklim, termasuk berdampak terhadap reputasi komoditas utama yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia.

Menangani masalah deforestasi bukanlah hal yang mudah. Mendapatkan solusi yang tepat dan langgeng membutuhkan waktu serta intervensi di berbagai tingkatan. Oleh karena itu, sebagai elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap masa depan hutan Indonesia, Kami yang bertandatangan di bawah ini, meminta Bapak untuk memperpanjang dan memperkuat kebijakan moratorium atau jeda penebangan hutan dan gambut di seluruh kawasan hutan alam Indonesia.

Kami percaya adalah sangat penting bagi kalangan industri, organisasi masyarakat sipil, akademisi dan pemerintah, untuk bekerja bersama dalam mengakhiri deforestasi, memulihkan hutan dan lahan gambut, meningkatkan transparansi di sektor perkebunan dan kehutanan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca melalui tindakan nyata. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan dukungan Anda.

Kebijakan Moratorium saat ini hanya menyelesaikan sebagian dari masalah karena hanya mencakup hutan primer dan lahan gambut yang berada di luar ijin konsesi. Kebijakan semacam ini tidak memberikan perlindungan penuh terhadap jutaan hektar hutan dan lahan gambut yang sangat bernilai bagi kehidupan masyarakat, satwa liar dan iklim global.

Oleh karena itu, kami mendesak Bapak agar bukan saja memperpanjang moratorium akan tetapi juga memperkuat dengan melindungi semua hutan dan lahan gambut tersisa, termasuk yang berada di dalam konsesi. Perpanjangan waktu, perluasan cakupan wilayah moratorium, serta penguatan landasan hukum yang berbentuk Peraturan Presiden, akan memberikan perlindungan bagi hutan, sembari melakukan upaya penyempurnaan tata kelola hutan dilakukan dengan melibatkan semua pihak.

Kami yakin bahwa Bapak memiliki komitmen penuh terhadap perbaikan tata kelola hutan di Indonesia dan akan memberikan respon positif terhadap permohonan kami untuk bertindak demi kepentingan jangka panjang, baik bagi masyarakat Indonesia, maupun masyarakat global.
  
Jakarta, 4 Mei 2015
Kami yang bertandatangan dibawah ini;
1. HUMA
2. ICEL
3. GREENPEACE
4. PUSAKA
5. Forest Watch Indonesia
6. ELANG
7. JIKALAHARI
8. LPAD (Lembaga Pemberdayaan dan Aksi Demokrasi)
9. YAPIDI (Perhimpunan Pelayanan Pijer Podi)
10. debtWATCH Indonesia
 
INDIVIDUAL
11. Nadia Hadad (Aktivis Kehutanan), Jakarta
12. Giorgio Indrarto (Pemerhati Kehutanan), Jakarta
13. Bungaran A. Simanjuntak (Akademisi), Medan
 
Tembusan:
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Menteri Sekretaris Negara
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Sekretaris Kabinet
   
Kontak Person:
Jawa : Teguh Surya (telp. 081915191979; email teguh.surya@greenepeace.org)
Sumatera : Woro Supartinah (email: worozafira@gmail.com)

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>