FWI Kembali Memenangkan Gugatan Dokumen HGU

Jakarta, 14 Desember 2016. Majelis Hakim memenangkan gugatan FWI atas terbukanya Dokumen Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit. Keputusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) sebagai Pemohon dan Forest Watch Indonesia (FWI) sebagai Termohon. Ini menjadi putusan kesekian kalinya bagi ATR untuk segera menyerahkan informasi kepada publik.

Keputusan sidang yang digelar hari ini, menguatkan amar putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyatakan dokumen HGU Perkebunan Kelapa Sawit sebagai informasi terbuka (baca: http://fwi.or.id/publikasi/dokumen-hgu-perkebunan-kini-terbuka-untuk-publik/). Setelah sebelumnya terdapat dua putusan serupa dengan jenis dokumen sama yang dikeluarkan PTUN Samarinda dan Mahkamah Agung RI. Putusan ini kembali menegaskan kewajiban ATR untuk membuka informasi sebagai hak publik.

Pemenuhan aspek keterbukaan diyakini akan mengoptimalkan peran publik dalam berpartisipasi pada setiap gerak pembangunan. Keterbukaan dan partisipasi ini kemudian akan mewujudkan kontrol yang efektif dari para pemangku kepentingan untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan pembangunan, khususnya pada sektor sumber daya alam. “ATR harus berlapang dada menerima dan menjalankan putusan PTUN ini. Karena ATR tidak lagi memiliki alasan untuk menutup-nutupi dokumen HGU”, tegas Linda Rosalina, Pengkampanye FWI.

Keterbukaan dokumen HGU Perkebunan Kelapa Sawit membuktikan bahwa komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola SDA yang baik melalui One Map Policy bukan hanya sekadar rencana, tanpa eksekusi. Kebijakan tersebut diharapkan akan mencegah terjadinya tumpang tindih perizinan akibat lemahnya tata kelola sistem perizinan. Portal informasi geospasial menjadi satu di antara alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Sesuai hal tersebut, Soelthon G. Nanggara, Direktur FWI menyatakan One Map Policy harus dilandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi publik, agar menjadi satu kebijakan yang inklusif dan terbuka. Salah satu peran publik adalah mendukung kebijakan tersebut dengan memberikan informasi yang relevan. “Harapannya, analisis spasial pemanfaatan lahan yang akan dihasilkan studi FWI dari dokumen HGU, dapat berkontribusi sebagai informasi faktual dari pengelolaan tanah Negara terkait dengan kebijakan sektoral lainnya”, lanjut Soelthon.

Momentum putusan PTUN harus dilihat ATR sebagai modal dalam mewujudkan komitmen keterbukaan. “Memperbaharui kebijakan, membenahi dan mengoptimalkan fungsi pelayanan informasi publik menjadi kebutuhan dasar yang harus segera dilakukan. Agar publik bisa turut menakar kesungguhan Pemerintah menegakkan tata kelola yang bersih dan terbuka, dan kembali meletakkan kepercayaannya”, tandas Linda.

***

Catatan Editor :

  • Forest Watch Indonesia (FWI) merupakan jaringan pemantau hutan independen yang terdiri dari individu-individu yang memiliki komitmen untuk mewujudkan proses pengelolaan data dan informasi kehutanan di Indonesia yang terbuka sehingga dapat menjamin pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan.
  • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik.
  • Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan (Pasal 28 ayat (1) Undang Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria).
  • Pada tahun 2010, Indonesia memiliki kebijakan untuk membangun satu peta (one map policy). Kebijakan ini menjadi arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu kepada satu referensi geospasial. Kebijakan ini tentunya diharapkan akan mencegah terjadinya tumpang tindih perizinan akibat lemahnya tata kelola sistem perizinan. Melalui Peraturan Presiden No. 9 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta, pemerintah telah membentuk tim percepatan dan ATR/BPN menjadi salah satu anggotanya.

 

Kontak Untuk Wawancara:

Linda Rosalina, Pengkampanye FWI

Email: linda@fwi.or.id; Telepon: +6285710886024

 

Soelthon G Nanggara, Direktur Eksekutif FWI

Email: sulton@fwi.or.id; Telepon: +6285649638037

'' ) ); ?>


Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>