Enam Tahun Memperbaiki Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut Sebuah Evaluasi atas Pelaksanaan Instruksi Presiden Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Dalam upayanya mengurangi gangguan terhadap hutan yang berdampak pada
meningkatnya emisi gasrumah kaca, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan
pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia sebesar 26% dari BAU (
Business As Usual)
pada tahun 2020 dengan sumber daya keuangan dalam negeri
1 (atau sebesar 41% dengan
bantuan internasional). Komitmen ini pertama kali diumumkan di Pittsburgh dalam sebuah
pertemuan negara-negara yang tergabung dalam G20, pada September 2009. Komitmen
tersebut ditegaskan kembali dalam pidato kenegaraan di acara Pertemuan Puncak
Perubahan Iklim di Copenhagen, Desember 2009
2. Dalam pidato kenegaraan tersebut,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan untuk tetap mempertahankan hutan dari
kegiatan penebangan
“Keep the trees up than chop them down… the only dogma is human
survival”
. Sebagai negara yang hampir 80% emisinya bersumber dari deforestasi dan
perubahan peruntukan lahan hutan (
Land Use, Land Use Change and Forestry/LULUCF),
komitmen ini merupakan awal dari sebuah langkah maju dalam memperbaiki tata kelola
hutan dan ekosistem gambut.


Komitmen penurunan emisi Indonesia tersebut mendapat sambutan baik,tidak hanya dari
Negara-negara anggota G20 dan dunia internasional, bahkan juga dari negara donor
terutama Norwegia, untuk membantu terwujudnya penurunan emisi. Menindaklanjuti hal
tersebut, pada tanggal 26 Mei 2010, pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia
menandatangani Surat Pernyataan Kehendak (
Letter of Intent/LoI) tentang REDD+ 3 .
Berdasarkan LoI ini, Indonesia sepakat untuk melakukan beberapa tindakan, antara lain:
menyusun Strategi Nasional tentang REDD+; menetapkan badan khusus untuk menerapkan
strategi REDD+, termasuk sistem pemantauan, pelaporan dan pembuktian (
Monitoring,
Reporting and Verification
/MRV) atas pengurangan emisi dan instrumen keuangan untuk
penyaluran dana; dan mengembangkan dan menerapkan instrument kebijakan serta
kemampuan untuk melaksanakannya, termasuk penundaan selama dua tahun bagi
pemberian izinbaru untuk konversi kawasan hutan alam dan lahan gambut untuk
penggunaan lainnya.


Hampir setahun setelah penandatanganan LoI tersebut, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono pada 20 Mei 2011menerbitkan INPRES No. 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan
Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.
INPRES tersebut kemudian diperpanjang dengan INPRES No. 6 Tahun 2013 dan INPRES No. 8
Tahun 2015.

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>