Ekspansi Industri Pulp and Paper Mengabaikan Pelestarian Hutan Alam, Kerentanan Gambut dan Keselamatan Warga

Siaran Pers Bersama
Forest Wacth Indonesia, Jikalahari, Walhi Jambi, dan Wahana Bumi Hijau
Studi Kasus: Provinsi Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan

Rabu, 17 September 2014

Jakarta, Indonesia – Hingga tahun 2013, pembangunan HTI menghabiskan ±10 juta hektare daratan Indonesia1, peningkatan yang signifikan dari 1,13 juta hektare pada tahun 1995. Peningkalan luas lahan yang digunakan seiring dengan peningkatan unit kerja HTI, dari 9 unit pada tahun 1995 menjadi 234 unit pada tahun 2013.

Indonesia saat ini menduduki peringkat sembilan dalam produksi pulp and paper di dunia. APHI menyatakan Indonesia sebagai negara tropis berpeluang masuk ke 3 besar di dunia dalam produksi pulp and paper2.

Prestasi ini dapat dimaknai secara positif jika sesuai dengan konsep pembangunan HTI yang awalnya diarahkan untuk menggantikan hutan alam sebagai penyuplai bahan baku utama bagi industri pulp and paper, namun kenyataannya industri pulp and paper masih bergantung pada hutan alam” ujar Abu Meridian, Juru Kampanye Forest Watch Indonesia.

Konsesi HTI hingga tahun 2013 mencapai 10 juta hektare dan yang telah ditanam seluah 5.7 juta hektare. Namun data lain menyebutkan realisasi penanaman tahun 1989-2012 hanya seluas 3.8 juta hektare dengan rata-rata produksi bahan baku (2008-2013) sekitar 22 juta meter kubik per tahun. Rata-rata produksi kayu dari hutan alam yang digunakan untuk industri pulp (2008-2013) sebanyak 8 juta meter kubik per tahun. “Rendahnya realisasi penanaman menunjukkan bahwa perusahaan tidak serius dalam melakukan penanaman” Ungkap Abu.

Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku Kementerian Kehutanan menargetkan pengembangan HTI seluas 15 juta hektare hingga tahun 2014, dengan harapan produksi kayu menembus 100 juta meter kubik per tahun3. Faktanya saat ini, dari seluruh konsesi yang ada tidak sampai 50 persen yang ditanami. Langkah penting yang harus dilakukan pemerintah adalah memastikan perusahaan untuk segera merealisasikan pembangunan HTI yang lestari, bukan melakukan ekspansi HTI.

Tahun 2013, di Pulau Sumatera luas konsesi HTI mencapai 4,5 juta hektare dan hanya 548 ribu hektare diantaranya berupa hutan alam. Aktivitas penebangan kayu hutan alam masih terus dilakukan di Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi untuk pemenuhan bahan baku oleh perusahaan.

Meskipun APRIL/RGM dan APP/SMG telah mengumumkan komitmen baru untuk tidak lagi menggunakan kayu dari hutan alam, hasil investigasi yang kami lakukan masih menemukan dugaan pelanggaran atas Komitmen yang telah mereka sepakati” Ungkap Muslim, Kordinator Jikalahari.

Kita masih menemukan April menebang hutan alam di Pulau Padang dan melanggar kesepakatan penghentian sementara operasional mereka di Desa Bagan Melibur. Sementara pada konsesi Mutiara Sabuk Katulistiwa pemasok APP/SMG, kami menemukan alat berat di lokasi komitmen moratorium, pembongkaran gambut untuk kanal, dan tumpang tindih lahan dengan perkebunan sawit PT. Setia Agro Lestari (SAL)” Ungkap Muslim.

Total lahan gambut di tiga propinsi seluas 5,9 juta hektare, dan 24%4 diantaranya berada di wilayah HTI. Masuknya HTI di lahan gambut berpotensi merusak sistem hidrologi lahan gambut, penurunan permukaan tanah, menjadi rentan terbakar, dan stock karbon yang tersimpan dilahan gambut hilang.

Kehadiran pabrik pulp baru berkapasitas produksi 2 juta ton tahun per tahun di Sumatera Selatan semakin menimbulkan keraguan akan adanya perubahan praktek penggunaan kayu hutan alam untuk pemenuhan bahan baku industri kertas.

Deddy Permana Direktur Wahana Bumi Hijau mengatakan “Kebutuhan akan pasokan kayu untuk PT OKI Pulp & Paper Mills di Sumatera Selatan ini akan sulit dipenuhi oleh perusahaan HTI di sekitar pabrik tersebut, termasuk 7 perusahaan milik Sinar Mas Grup5 di kabupaten MUBA Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir”.

Dalam hal penyelesaian konflik sosial, Pembangunan HTI terus menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Provinsi Jambi terdapat sekitar 156 Desa yang berkonflik dengan perusahaan HTI, sebagian besar diakibatkan karena rendahnya keterlibatan masyarakat dalam rencana pembangunan HTI di wilayah mereka.

Masih banyak sengketa dan pelanggaran hak-hak masyarakat tempatan dan masyarakat adat yang belum diselesaikan oleh perusahaan, hal ini karena lemahnya langkah-langkah identifikasi dan resolusi sengketa,” ujar Rudi, Walhi Jambi.

Informasi lebih lanjut
Abu Meridian, Juru Kampanye Forest Watch Indonesia
Hp: 0857 157 667 32 ; abu.meridian@fwi.or.id
Muslim Rasyid, Koordinator Jikalahari
Hp: 0812 763 72 33 ; muslim.rasyid@gmail.com
Deddy Permana, Direktur Wahana Bumi Hijau
Hp: 0812 783 57 76 ; deddy.permana@gmail.com
Rudiansyah, Koordinator Advokasi dan Kampanye Walhi Jambi
Hp: 0813 666 990 91 ; rudi.jambi@gmail.com

Update
Silahkan lihat lembar fakta pada laman berikut:
http://fwi.or.id/publikasi/pengabaian-kelestarian-hutan-alam-dan-gambut-serta-faktor-pemicu-konflik-lahan-yang-berkelanjutan/

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>