Dokumen Pengelolaan Hutan Kini Terbuka Untuk Publik

Bogor, 16 Februari 2016. Proses panjang selama 3 tahun dalam mendorong keterbukaan informasi di Sektor Kehutanan menemui titik terang. Hal tersebut tertuang dalam acara serah terima dokumen pengelolaan hutan antara KLHK dengan FWI pada hari senin 15 Februari 2016 di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana.

Keterbukaan informasi dalam pengelolaan hutan akhirnya dijalankan oleh KLHK. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Sakti Hadengganan Harahap, secara simbolis menyerahkan dokumen RKUPHHK, RKTUPHHK, RPPBI, dan IPK kepada Wakil Direktur FWI, Soelthon Gussetya Nanggara.

KIP_15Feb2016_Soelton

“Mencapai momen di mana KLHK mau terbuka bukanlah hal yang mudah. Proses panjang sudah dimulai sejak tahun 2013 melalui serangkaian persidangan di Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Puncaknya ketika permohonan banding KLHK di tolak dan sampai batas waktu yang ditentukan dokumen yang dimohonkan tidak juga diserahkan. Saat itulah kami berinisiatif untuk menggalang dukungan publik yang lebih besar dengan melayangkan petisi di change.org. Berkat dukungan masyarakat, kini KLHK sudah mau berbenah diri dengan mau membuka dan menyerahkan dokumen-dokumen terkait pengelolaan hutan di Indonesia.” Tutur Linda Rosalina, Pengkampanye FWI.
(Tautan Petisi: https://www.change.org/p/kementerian-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-jokowi-sitinurbayalhk-patuhi-putusan-ptun-bukainformasi-publik-di-sektor-kehutanan)

“Kami di pemerintah, khususnya KLHK sangat konsern terhadap keterbukaan informasi publik. Jadi kalau memang dokumen publik, kita akan bagikan kepada publik. Sehingga kita juga berharap publik bersama dengan pemerintah bisa mendapatkan informasi yang sama. Publik juga dapat memberikan perhatian, menjaga bagaimana pembangunan ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Novrizal, Kepala Biro Humas KLHK dalam acara serah terima dokumen (15/02/16).

Menurut Linda, transparansi adalah salah satu indikator kunci dalam penilaian tata kelola hutan. Maka dari itu, keterbukaan atas informasi penting sebagai prasyarat terwujudnya tata kelola hutan yang baik (good forest governance). Dengan keterbukaan informasi yang dijalankan oleh KLHK saat ini, adalah langkah maju dalam perbaikan tata kelola hutan. Dimana KLHK sudah mulai mau menerapkan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi dalam menjalankan tugasnya.

Dokumen publik yang terbuka dapat meningkatkan partisipasi masyarakat yang tinggal di dekat hutan maupun yang jauh dari hutan untuk ikut mengelola dan mengawasi hutan. “Ini jadi kemenangan bagi seluruh masyarakat yang peduli akan kondisi Hutan di Indonesia. Momen ini harus kita ingat bahwa KLHK sudah mulai berkomitmen untuk terbuka. Kita sangat mendukung dan mengapresiasi langkah tersebut, dan tentunya akan terus mengawal implementasi keterbukaan informasi di sektor Kehutanan.” Ungkap Wakil Direktur FWI Soelthon Nanggara dalam siaran persnya

 

Catatan Editor:

  1. UU nomor 41 tahun 1999, tentang Kehutanan telah dengan jelas mengungkapkan bahwa keterbukaan adalah bagian dari asas dan tujuan penyelenggaraan kehutanan. Pada Pasal 2 disebutkan, “Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan”. Berarti keterbukaan sudah seharusnya dijalankan agar asas dan tujuan tersebut tercapai. Namun pada kenyataannya, dalam penyelenggaraan kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum mau terbuka terhadap informasi dan dokumen yang seharusnya bersifat publik.
  2. Forest Watch Indonesia (FWI) merupakan jaringan pemantau hutan independen yang terdiri dari individu-individu yang memiliki komitmen untuk mewujudkan proses pengelolaan data dan informasi kehutanan di Indonesia yang terbuka sehingga dapat menjamin pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan. Saat ini FWI ditunjuk sebagai Sekretariat Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) yang memiliki fokus melakukan pemantauan atas implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Indonesia.
  3. RKUPHHK (Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat. (Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.56/Menhut-II/2009 jo. P. 24/Menhut-II/2011; Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009).
  4. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) yang disusun berdasarkan RKUPHHK. (Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.56/Menhut-II/2009 jo. P. 24/Menhut-II/2011; Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009).
  5. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu (RPBBI) adalah rencana yang memuat kebutuhan bahan baku dan pasokan bahan baku yang berasal dari sumber yang sah serta pemanfaatan/penggunaan bahan baku dan produksi sesuai kapasitas izin industri primer hasil hutan dan ketersediaan jaminan pasokan bahan baku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan sistem pengendalian pasokan bahan baku. (Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.9/Menhut-II/2012)
  6. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk menebang kayu dan/atau memungut hasil hutan bukan kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan izin non kehutanan antara lain dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dengan izin pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin peruntukan. (Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.62/Menhut-II/2014).

 

Kontak Untuk Wawancara:

Linda Rosalina, Pengkampanye FWI
Email: linda@fwi.or.id; Telepon: +628889044794

'' ) ); ?>


Download File

One thought on “Dokumen Pengelolaan Hutan Kini Terbuka Untuk Publik

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>