Dokumen HGU Perkebunan Kini Terbuka Untuk Publik

Jakarta, 22 Juli 2016. Dokumen HGU perkebunan kelapa sawit diputuskan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai informasi yang terbuka untuk publik. Putusan ini menambah deretan putusan yang menyatakan terbukanya informasi untuk dokumen Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan. Sebelumnya sudah ada dua putusan serupa dengan jenis dokumen sama yang dikeluarkan Komisi Informasi di Kalimantan Timur dan Bengkulu.

“Putusan ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi Kemen ATR/BPN, agar tidak terjadi lagi sengketa-sengketa di kemudian hari. Kami juga berharap Kemen ATR/BPN mau mematuhi hasil putusan sidang KIP untuk membuka informasi yang dimohonkan”, ujar Linda Rosalina, Pengkampanye FWI.

Dalam sidang kesembilan yang digelar hari ini (22/7/2016) KIP memutuskan bahwa dokumen HGU merupakan informasi publik yang masuk dalam kategori informasi tersedia setiap saat. Putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Komisioner Henny S. Widyaningsih menyatakan bahwa rincian informasi dalam dokumen HGU, berupa: nama pemegang HGU, tempat/lokasi, luas areal HGU yang diberikan, dan peta areal HGU yang dilengkapi titik koordinat, merupakan informasi terbuka untuk publik.

Pada sidang sebelumnya 30 Juni 2016, Kemen ATR/BPN telah mengakui bahwa dokumen HGU yang dimohonkan FWI merupakan informasi terbuka untuk publik terkecuali pada bagian nama pemegang HGU. Saat itu, Kemen ATR/BPN masih berpendapat bahwa jenis informasi tersebut, masih dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan (baca: http://fwi.or.id/publikasi/akuntabilitas-kementerian-agraria-dan-tata-ruang-dalam-keterbukaan-informasi/). Dengan adanya putusan ini, maka semua rincian informasi pada dokumen HGU terbuka untuk publik termasuk nama pemegang hak.

Di sisi lain, Ketua Perkumpulan Kaoem Telapak Zainuri Hasyim mengapresiasi putusan ini. “Sudah sepatutnya dokumen-dokumen pemanfaatan sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti HGU perkebunan terbuka untuk publik,” pungkas Zainuri.

“Tertutupnya dokumen ini justru memicu maraknya konflik lahan dan sosial dengan masyarakat di sekitar areal konsesi. Salah satu contoh nyata, belum terselesaikanya konflik tumpang tindih lahan antara masyarakat adat Dayak Benuaq dengan perusahaan sawit, PT. Borneo Surya Mining Jaya (PT BSMJ) di Muara Tae, Kalimantan Timur,” tegas Zainuri dalam siaran persnya.

“Sepuluh bulan lamanya FWI memperjuangkan keterbukaan informasi terhadap dokumen-dokumen Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit. Proses sengketa yang panjang ini memperlihatkan bahwa tidak ada alasan bagi Kemen ATR/BPN untuk menutup dokumen-dokumen tersebut kepada publik. “Putusan ini harus dijadikan momentum pembenahan di internal Kemen ATR/BPN untuk menciptakan iklim keterbukaan. Sedangkan bagi publik adalah upaya mendorong partisipasi dalam mengawasi pemanfaatan sumberdaya alam”, tambah Linda dalam siaran persnya.

 

***

Catatan Editor :

FWIForest Watch Indonesia (FWI) merupakan jaringan pemantau hutan independen yang terdiri dari individu-individu yang memiliki komitmen untuk mewujudkan proses pengelolaan data dan informasi kehutanan di Indonesia yang terbuka sehingga dapat menjamin pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan.
Kaoem_TelapakPerkumpulan Kaoem Telapak, organisasi transformasi dari Perkumpulan Telapak, sebagai wadah untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan kemartabatan konstituennya, yaitu kaum petani, nelayan, dan masyarakat adat di Indonesia. Perkumpulan ini bercita-cita untuk mewujudkan keadilan antar unsur alam dan antar generasi dalam pengelolaan sumber daya alam hayati di Indonesia.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik.
Komisi Informasi berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan (Pasal 28 ayat (1) Undang Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria).

 

Kontak Untuk Wawancara:

Linda Rosalina, Pengkampanye FWI
Email: linda@fwi.or.id; Telepon: +628889044794

Zainuri Hasyim, Ketua Perkumpulan Kaoem Telapak
Email: zainurihasyim@gmail.com; Telepon: +62811754409

 

'' ) ); ?>


Download File

One thought on “Dokumen HGU Perkebunan Kini Terbuka Untuk Publik

  1. Andi Sumar Karman on said:

    Bagaimana jika masih ada pihak-pihak yang masih menutup-nutupi informasi hgu? Biasanya dengan berbagai alasan, beberapa pihak berkilah sehingga informasi ttp tertutup bagi akses berbagai pihak. Tentu ada sanksi, tapi langkah yg sdh jauh. Trims…

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>