Buka Informasi, Selamatkan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Lima Tahun Pemberlakuan UU Keterbukaan Informasi Publik

Masyarakat sipil Indonesia mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang telah mengesahkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP efektif berlaku pada 30 April 2010.

Kertas posisi ini disusun untuk mengevaluasi 5 tahun pelaksanaan UU KIP. Tujuannya adalah untuk menyampaikan hasil temuan di lapangan atas pelaksanaan UU KIP dan memberikan rekomendasi atas temuan yang ada untuk memperbaiki pelaksanaan UU KIP dalam rangka mendorong pelaksanaan transparansi yang lebih baik, khususnya di sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Hasil temuan masyarakat sipil dibangun melalui proses uji instrumen pelaksanaan UU KIP dan pemantauan langsung dilapangan serta melakukan seri diskusi untuk menghasilkan temuan-temuan dan rekomendasi.

Temuan-Temuan Strategis
A. Pemerintah Melanggar UU KIP
Pasal 64 Ayat (2) UU KIP menyatakan bahwa: “Penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Undang-Undang ini harus rampung paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.” Lima tahun UU KIP berlaku, pelaksanaannya berjalan lambat. Data Ditjen IKP-Kominfo, 11 Februari 2015 menunjukkan bahwa badan publik di seluruh Indonesia yang telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) hanya 49,14%, dengan rincian:

Tabel-1 Rekapitulasi Jumlah PPID Tahun 2015
rekapitulasi_PPID

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>