Banding ditolak, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dituntut Terbuka

Jakarta, 26 Agustus 2015. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dituntut untuk menjalankan UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Keputusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta antara pihak pemohon yaitu KLHK dan FWI sebagai pihak termohon. Ini menjadi putusan yang kedua bagi KLHK untuk segera menyerahkan informasi yang dimohonkan FWI (baca: http://fwi.or.id/publikasi/klhk-dituntut-mematuhi-uu-keterbukaan-informasi/ ).

Dalam sidang yang digelar hari ini (26/08/15), Majelis Hakim memutuskan untuk menguatkan amar putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang telah memutus bahwa dokumen izin pemanfaatan hasil hutan dan industri kayu (RKUPHHK, RKTUPHHK, IPK, dan RPBBI) merupakan informasi publik yang terbuka dan tersedia setiap saat. Sebelumnya KLHK menyatakan banding atas putusan yang dikeluarkan oleh KIP tersebut (Baca: http://fwi.or.id/klhk-disarankan-mencabut-banding/). Putusan ini patut diapresiasi karena PTUN telah menjalankan amanah Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Kehutanan. Hal ini menegaskan kembali kewajiban KLHK sebagai badan publik untuk membuka informasi kehutanan yang menjadi hak publik.

Linda Rosalina, Pengkampanye FWI mengatakan dalam rilis persnya, “ini bukan hanya kemenangan FWI, tapi ini juga kemenangan bagi masyarakat Indonesia atas haknya untuk mengetahui dan memantau pengelolaan hutan di Indonesia. Dengan adanya keterbukaan informasi di KLHK, ini menjadi harapan baru dalam menciptakan tata kelola kehutanan menjadi lebih baik”.

Sidang sengketa informasi di KIP maupun PTUN membuktikan bahwa komitmen KLHK untuk menerapkan komitmen keterbukaan informasi publik di sektor kehutanan masih jauh dari harapan. Bila kondisi seperti ini terus dipertahankan, tentu akan berkontribusi terhadap buruknya tata kelola di sektor kehutanan. “Tidak ada alasan lagi bagi KLHK untuk menutup dokumen-dokumen tersebut kepada publik. KLHK harus berbesar hati untuk menerima dan melaksanakan putusan PTUN ini”, ujar Linda.

Keterbukaan informasi akan menjadi pintu bagi masyarakat untuk ikut berperan dalam pembangunan kehutanan. Informasi yang menyangkut kehidupan rakyat banyak haruslah terbuka, sehingga pengelolaan hutan bisa dilakukan secara partisipatif untuk menjaga keberlanjutan dan mensejahterakan rakyat di sekitarnya. Dengan alasan inilah maka kami tidak akan mundur untuk terus memperjuangkan keterbukaan di sektor kehutanan,” tegas Linda.

Proses perizinan di sektor kehutanan merupakan salah satu ruang yang rawan akan tindak korupsi. Semakin tertutupnya akses informasi maka semakin tinggi peluang terjadinya tindak korupsi dalam pengelolaan hutan di Indonesia.

 

Road_Map

Disisi lain, Direktur Eksekutif FWI Christian Purba mengatakan bahwa Informasi yang dimintakan FWI merupakan informasi yang sangat erat kaitannya dengan proses perizinan dan legalitas kayu dalam pengelolaan hutan. “Proses perizinan di sektor kehutanan merupakan salah satu ruang yang rawan akan tindak korupsi. Semakin tertutupnya akses informasi maka semakin tinggi peluang terjadinya tindak korupsi dalam pengelolaan hutan di Indonesia.”
——

Catatan Editor :
• Forest Watch Indonesia (FWI) merupakan jaringan pemantau hutan independen yang terdiri dari individu-individu yang memiliki komitmen untuk mewujudkan proses pengelolaan data dan informasi kehutanan di Indonesia yang terbuka sehingga dapat menjamin pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan. Saat ini FWI ditunjuk sebagai Sekretariat Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) yang memiliki fokus melakukan pemantauan atas implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Indonesia.

• RKUPHHK (Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat. (Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.56/Menhut-II/2009 jo. P. 24/Menhut-II/2011; Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009)

• Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) yang disusun berdasarkan RKUPHHK. (Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.56/Menhut-II/2009 jo. P. 24/Menhut-II/2011; Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009)

• Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu (RPBBI) adalah rencana yang memuat kebutuhan bahan baku dan pasokan bahan baku yang berasal dari sumber yang sah serta pemanfaatan/penggunaan bahan baku dan produksi sesuai kapasitas izin industri primer hasil hutan dan ketersediaan jaminan pasokan bahan baku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan sistem pengendalian pasokan bahan baku. (Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.9/Menhut-II/2012)

• Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk menebang kayu dan/atau memungut hasil hutan bukan kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan izin non kehutanan antara lain dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dengan izin pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin peruntukan. (Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.62/Menhut-II/2014)

Kontak Untuk Wawancara:
Linda Rosalina, Pengkampanye FWI
Email: linda@fwi.or.id;
Telepon: +628889044794

'' ) ); ?>


Download File

One thought on “Banding ditolak, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dituntut Terbuka

  1. Informasi Tambahan:
    Pada paragraf 4, sebelumnya tertulis kalimat
    KLHK harus berbesar hati untuk menerima dan melaksanakan putusan PTNU ini.

    Yang benar adalah
    KLHK harus berbesar hati untuk menerima dan melaksanakan putusan PTUN ini.

    Terima kasih
    Redaksi

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>