Akuntabilitas Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam Keterbukaan Informasi

Bogor, 20 Juli 2016. Sidang sengketa informasi publik ketujuh antara Forest Watch Indonesia (FWI) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (KemenATR/BPN) pada 30 Juni 2016 lalu akhirnya memberikan titik terang. Pada persidangan tersebut, beberapa informasi di dalam dokumen Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit di Kalimantan yang dimohonkan FWI dinyatakan terbuka oleh KemenATR/BPN. Namun KemenATR/BPN, sebagai pihak termohon, masih berpendapat bahwa nama pemegang HGU merupakan informasi tertutup setelah melalui uji konsekuensi pengecualian informasi.

Hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016 merupakan sidang terakhir yang telah ditetapkan oleh majelis komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), dengan agenda pembacaan putusan terkait sengketa informasi dokumen HGU perkebunan sawit. Sebelumnya FWI melakukan permohonan informasi berupa dokumen HGU, dengan rincian: nama pemegang HGU, lokasi, luas areal konsesi, jenis komodoti, dan peta konsesi yang dilengkapi titik koordinat, kepada KemenATR/BPN. FWI berharap sidang besok akan memutuskan bahwa seluruh informasi yang dimohonkan, termasuk nama pemegang HGU, sebagai informasi terbuka untuk publik.

“Kami mengapresiasi komitmen dan upaya KemenATR/BPN dalam mendorong keterbukaan di sektor agraria seperti yang disampaikan di dalam persidangan. Namun uji konsekuensi yang dilakukan oleh KemenATR/BPN belum memenuhi prinsip uji konsekuensi informasi publik. Karena dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan setingkat menteri, bukan mengacu kepada undang undang. Sehingga menurut kami hasil uji konsekuensinya belum sepenuhnya sesuai dengan mandat UU KIP,” jelas Linda Rosalina, pengampanye FWI.

Kementerian ATR/BPN sudah melakukan uji konsekuensi informasi publik mengenai dokumen HGU berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Padahal Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pasal 2 ayat (4) menyatakan “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi”.

Alasan pihak termohon, KemenATR/BPN tidak membuka nama pemegang HGU adalah untuk melindungi informasi pribadi yang menurut KemenATR/BPN bersifat rahasia. Namun menurut FWI, mengungkap nama pemegang hak tidak berarti mengungkap rahasia ataupun data pribadi dari pemegang hak tersebut seperti yang diungkapkan oleh KemenATR/BPN.

“Yang kami mohonkan adalah nama pemegang HGU tanpa detail data pribadi pemegang HGU. Perusahaan pemegang HGU tidak akan dirugikan secara ekonomi apabila nama pemegang HGU terbuka, karena nama pemegang HGU tidak termasuk dalam aset perusahaan. Dengan demikian, tidak ada alasan logis untuk mengecualikan nama pemegang HGU”, tandas Linda.

Soelthon G. Nanggara, Wakil Direktur FWI menjelaskan “Pengungkapan nama pemegang hak akan meningkatkan akuntabilitas negara dalam penerbitan HGU. Dokumen HGU sebagai tanah negara sangat erat kaitannya dengan kepentingan publik. Soelthon menambahkan bahwa “Dokumen HGU penting untuk dibuka agar masyarakat bisa melakukan pengawasan dan monitoring terhadap izin-izin pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang keluar. Sehingga klausul tentang partisipasi publik yang tercantum di hampir semua UU sektoral terkait pengelolaan sumberdaya alam dapat diimplementasikan.”

***

Catatan Editor:

  • Forest Watch Indonesia (FWI) merupakan jaringan pemantau hutan independen yang terdiri dari individu-individu yang memiliki komitmen untuk mewujudkan proses pengelolaan data dan informasi kehutanan di Indonesia yang terbuka sehingga dapat menjamin pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan.
  • Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan (Pasal 28 ayat (1) Undang Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria).
  • Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya (Pasal 15 Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik)
  • Berita Acara Uji Konsekuensi 1 01 Juli 2016 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Kontak Untuk Wawancara:
Linda Rosalina, Pengkampanye FWI
Email: linda@fwi.or.id; Telepon: +628889044794

Soelthon Gussetya Nanggara, Wakil Direktur FWI
Email: sulton@fwi.or.id; Telepon: +6285649638037

'' ) ); ?>


Download File

One thought on “Akuntabilitas Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam Keterbukaan Informasi

  1. Pingback: Dokumen HGU Perkebunan Kini Terbuka Untuk Publik | Terbit.co

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>