6 Tahun Pemberlakuan UU KIP, Masih Mengalami Tantangan

Memperingati Hari Hak Untuk Tahu

Jakarta, 28 September 2016. Sejumlah lembaga penggiat transparansi hari ini mengadakan dialog publik keterbukaan informasi untuk memperingati Hari Hak Untuk Tahu. Dialog publik ini menyoroti tentang implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai kunci pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Hingga 6 Tahun pemberlakuan, UU KIP masih mengalami banyak tantangan, pun demikian di sektor kehutanan dan sumberdaya alam.

Hari Hak Untuk Tahu diperingati secara internasional untuk menjawab hak publik atas akses informasi. Ketersediaan dan ketercukupan informasi menjadi pintu masuk bagi proses check & balance, sebagai wujud konkrit partisipasi publik dalam pembangunan khususnya di sektor kehutanan dan SDA. Pengawasan publik yang lemah akan membuka peluang korupsi, menghilangkan pendapatan negara, dan berimplikasi terhadap konflik sosial yang hebat.

Modalitas untuk melaksanakan UU KIP sudah hampir dikatakan cukup. Mulai dari pembentukan Komisi Informasi, pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, hingga aturan teknis terkait KIP. Namun hingga 6 Tahun UU KIP efektif berlaku, masih mengalami banyak tantangan. Badan publik masih terlihat kesulitan dalam menerapkan keterbukaan.

Sejak awal berdiri, FWI mendorong terciptanya pengelolaan data dan informasi yang terbuka. Hal ini didasarkan atas kebutuhan pemantauan hutan di Indonesia. Sejak 2013, FWI mulai mengujicoba implementasi UU KIP di sektor kehutanan dan SDA. Selama itu pula, FWI bersengketa dengan KLHK (d/h Kementerian Kehutanan) dan KemenATR. “Kami menjalani sidang selama 5 bulan di Komisi Informasi Pusat, 3 bulan sidang di PTUN Jakarta, dan 13 bulan untuk mengeksekusi dokumen pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang dimohonkan kepada KLHK”, ujar Linda Rosalina, Pengkampanye FWI. Hal sama juga terjadi ketika 2015 lalu FWI memohonkan informasi HGU perkebunan kepada KemenATR yang menghabiskan 6 bulan sidang di Komisi Informasi Pusat. “Bahkan sampai hari ini proses sengketa FWI dengan KemenATR berlanjut ke PTUN”, lanjut Linda. Panjang dan lamanya proses permohonan informasi ini tentu jauh dari semangat UU KIP yang pada prinsipnya informasi bisa diperoleh dengan cepat, tepat waktu, murah, dan prosedur sederhana.

Kurangnya pemahaman badan publik terhadap UU KIP masih menjadi tantangan dalam prakteknya. Tidak sedikit publik menemukan birokrat yang mempertanyakan tujuan masyarakat dalam meminta informasi. Kecurigaan atas persengkongkolan jahat, pencurian hak atas kekayaan intelektual hingga isu keamanan negara kerap digunakan sebagai argumen untuk tidak membuka suatu informasi. Di sisi lain, badan publik belum memiliki sistem informasi yang baik dalam mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. “Kami melihat kelembagaan yang dibentuk dalam melayani permohonan informasi, cenderung berperan sebagai mediator yang menghubungkan antara pemohon dengan pemegang informasi di internal badan publik”, tambah Linda.

Momentum Hari Hak Untuk Tahu harus dijadikan refleksi dari implementasi UU KIP. Mengingat kembali komitmen untuk keterbukaan yang sudah menjadi agenda prioritas dalam NAWACITA. “Keterbukaan informasi adalah hal pertama yang harus dibenahi, baik dalam proses perencanaan pembangunan kehutanan, perumusan kebijakan publik kehutanan, sampai kepada pelayanan akses informasi. Pemenuhan aspek ini penting bagi publik untuk ikut mengawasi pengelolaan 82 juta ha daratan Indonesia yang masih tertutup hutan”, tutur Bob Purba, Ketua Perkumpulan FWI.

***

Catatan Editorial:

Komisi Informasi adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan ajudikasi nonlitigasi yang untuk pertama kalinya berkerja mulai tanggal 1 Mei 2010 berkaitan dengan akan mulai diberlakukannya Undang Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Forest Watch Indonesia (FWI) merupakan jaringan pemantau hutan independen yang terdiri dari individu-individu dan organisasi-organisasi yang memiliki komitmen untuk mewujudkan proses pengelolaan data dan informasi kehutanan di Indonesia yang terbuka sehingga dapat menjamin pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan. Organisasi ini berbasis di Bogor. Informasi lebih jauh mengenai organisasi ini dapat dijumpai pada website www.fwi.or.id.
Hari Hak untuk Tahu (Right to Know Day) mulai diperingati secara internasional sejak 28 September 2002 di Sofia, Bulgaria dalam sebuah pertemuan internasional para pembela hak akses atas informasi publik. Mereka mengusulkan dan menyepakati satu hari didedikasikan untuk mempromosikan ke seluruh dunia tentang kebebasan memperoleh informasi. Tujuan dari Hari Hak untuk Tahu ini adalah untuk memunculkan kesadaran global akan hak individu dalam mengakses informasi pemerintahan dan mekampanyekan bahwa akses terhadap informasi adalah hak asasi manusia. Di Indonesia, Hari Hak Untuk Tahu secara resmi mulai diperingati tahun 2010.
Point dua dalam konsep Nawacita disebutkan: “membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya”.

 

 

 

 

Kontak Untuk Media

Linda Rosalina, Juru Kampanye FWI. Email: linda@fwi.or.id; telp: +6285710886024

Christian Bob Purba, Ketua Perkumpulan FWI. Email : bob@fwi.or.id; telp: +628121105172

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>