Surat Terbuka Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia Menyikapi Komitmen Indonesia Dalam Mereduksi Emisi Nasional

Perihal : Surat Terbuka Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia

Menyikapi Komitmen Indonesia Dalam Mereduksi Emisi Nasional

Kepada Yth,

Bapak DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden Republik Indonesia

Sekretariat Negara R.I

Jl. Veteran No. 17-18 Jakarta 10110

Telp: (021)3845627, 3442327, 3451069

Fax: (021)3451069, 3849061

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyambut baik langkah kepemimpinan Bapak dalam upaya menghadapi perubahan iklim seperti yang disampaikan dalam pidato kenegaraan Bapak di forum G20 di Pittsburgh pada bulan September 2009. Kami mencatat Bapak menyatakan dengan tegas “We are devising an energy mix policy including LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) that will reduce our emission by 26 percent by 2020 from BAU (Business As Usual). With international support, we are confident that we can reduce emissions by as much as 41 percent. This target is entirely achievable because most of our emissions come from forest-related issues, such as forest fires and deforestation.”

Sejak lama kami menjadi saksi bagaimana Indonesia menjadi negara penyedia bahan mentah industri dan penyedia bahan bakar fosil bagi negara industri yang boros energi. Dan hal tersebut membuat kondisi hutan Indonesia sudah sangat kritis akibat praktik-praktik BAU, yang sebagian besar karena konversi hutan alam untuk industri perkebunan kelapa sawit, bubur kertas, pertambangan dan migas. Eksploitasi di atas terjadi tanpa persetujuan dan sepengetahuan masyarakat adat dan masyarakat lokal. Praktik semacam ini seringkali menggusur dan membuat masyarakat terpuruk dalam kemiskinan.

Tapi disaat yang sama, sebagai negara kepulauan dan kelautan terbesar di dunia, Indonesia akan menjadi negara yang rentan oleh dampak perubahan iklim. Bapak bahkan percaya, bahwa, “As to our vast marine resources, Indonesia will see to it that they contribute to climate stability through sustainable and integrated coastal and ocean management

Oleh karenanya, menjadi sangat wajar, Indonesia memimpin negara-negara kepulauan dan bersikap tegas dalam upaya penanganan dan antisipasi dampak perubahan iklim, yang berkeadilan dan berperspektif kepulauan. Sehingga kegentingan ekologis di kepulauan Indonesia dapat diminimalisasi, khususnya bagi nelayan dan masyarakat pesisir, petani, buruh, dan perempuan.

Oleh karenanya, komitmen Bapak menurunkan emisi di dalam negeri menjadi sangat penting. Tak kalah penting dari upaya terus menuntut negara-negara Annex 1 dalam Protokol Kyoto menurunkan emisi mereka secara signifikan. Indonesia perlu menyerukan upaya reformasi struktur perekonomian dunia yang sejak lama menempatkan negara-negara Selatan sebagai penyedia bahan mentah belaka dan bahkan pada perkembangan selanjutnya menjadi penyedia jasa pembersihan residu kemajuan negara-negara Annex 1. Oleh karenanya, penting dicatat bahwa penurunan emisi tidak boleh menjadi sarana offset emisi.

Untuk bisa mencapai komitmen target tersebut dan menunjukkan keseriusan Bapak di dunia internasional perlu dilakukan langkah-langkah segera sebagai berikut:

1.Memerintahkan MenteriPertanian untuk mencabut Peraturan Menteri Pertanian No 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit, karena konversi lahan gambut merupakan sumber emisi karbon terbesar di Indonesia.

2.Memerintahkan Menteri Kehutanan untuk mencabut sejumlah Kebijakan yang berkaitan dengan konversi hutan alam dan lahan gambut untuk keperluan industri skala besar. Hal ini karena konversi hutan alam dan lahan gambut merupakan sumber emisi karbon kedua terbesar di Indonesia. Pencabutan kebijakan konversi hutan alam dan lahan gambut ini akan menjaga cadangan karbon dan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia.

3.Memerintahkan Menteri Kehutanan untuk mengkaji kembali kebijakan yang memberi peluang besar bagi offset negara industri melalui skema pasar di kawasan hutan Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain: (1) P. 68/Menhut-II/2008 Penyelenggaran Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, (2) Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. 30/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, (3) Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. 36/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung, karena memberi peluang besar bagi offset negara industri.

4.Memastikan bahwa Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang dapat menghasilkan Rencana Tata Ruang Pulau-pulau Besar pada tahun 2009 yang mampu memastikan pengurangan kerentanan lingkungan terhadap dampak perubahan iklim, perlindungan hak terhadap warga negara kebanyakan, dan pemulihan lingkungan yang telah rusak. RTRWN ini harus menjadi acuan bagi semua rencana pembangunan, program hingga penerbitan ijin sektoral.

5.Memerintahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM serta Menteri Kehutanan untuk melakukan optimalisasi penegakan hukum atas segala jenis kejahatan kehutanan dan kejahatan lingkungan lain yang terkait.

6.Mengeluarkan Keputusan Presiden untuk perlindungan dan rehabilitasi ekosistem gambut

7.Melaksanakan rekomendasi Komite PBB Penghapusan Diskriminasi Rasial – CERD (CERD/C/IDN/CO/3, 15 Agustus 2007) 3

8.Memulai suatu proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang hak-hak Masyarakat Adat.

9.Memulai suatu proses kaji ulang kebijakan sektor kehutanan, perkebunan dan pertanian skala besar, pertambangan dan energi yang memiliki dampak terhadap emisi Gas Rumah Kaca, yang mempertinggi kerentanan lingkungan danmanusia terhadap dampak perubahan iklim secara transparan dan partisipatif

10.Memastikan dilindunginya hak-hak perempuan seperti yang tertera dalam Konvensi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (CEDAW), bukan hanya karena perempuan dianggap sebagai kelompok rentan namun karena perempuan juga mempunyai peran penting dalam proses mitigasi maupun adaptasi.

11.Meninjau ulang kebijakan pembangunan PLTU Batubara. Indonesia harus mengurangi perannya sebagai penyedia bahan mentah industri dan kebutuhan bahan bakar fosil dunia, dengan mereformasi pola produksi dan konsumsi energinya. Dan segera mempertimbangkan pengembangan energi terbarukan yang terdesentralisasi.

Kami berharap langkah-langkah segera ini menjadi bagian dari program kerja 100 hari Bapak Presiden. Hal ini akan menjadi historical moment bagi Bapak untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia dan membawa Indonesia untuk kembali menjadi pemimpin dalam forum-forum internasional.

Hormat kami,

Walhi – Greenpeace – Sawit watch – Down to Earth – IYFFCC (Indonesian Youth Forum for Climate Change) – Rainforest action network – People forest program – ICEL (Indonesian Center for Environmental Law) – AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) – FWI (Forest Watch Indonesia) – Solidaritas Perempuan – HuMa – Telapak – KpSHK (Kelompok pengelola Sistem Hutan Kemasyarakatan) – BIC (bank information center) – Sarekat Hijau Indonsia (SHI) – Jikalahari – Jatam, Kiara – JKPP – Save Our Borneo (SOB) – Scale Up – Pusaka

Catatan Kaki :

1.Intervention By H.E. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, President Of The Republic Of Indonesia (On Climate Change At The G-20 Leaders Summit, 25 September 2009, Pittsburgh)

2.Ekosistem gambut yang dimaksud mencakup keseluruhan ekosistem gambut. Keppres No 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung hanya melindungi lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter sehingga masih memungkinkan adanya konversi lahan gambut dengan kedalaman kurang dari 3 meter.

3.International Convention On the Elimination Of all Forms of Racial Discrimination “CONSIDERATION OF REPORTS SUBMITTED BY STATES PARTIES UNDER ARTICLE 9 OF THE CONVENTION” 15 Agustus 2007 – The Committee encourages the State party to continue the review of its laws and regulations in order to ensure their full compliance with the Convention. It also encourages the State party to adopt a comprehensive law on the elimination of racial discrimination, taking into consideration all elements of the definition of racial discrimination provided in article 1 of the Convention, and guaranteeing the right of everyone not to be discriminated against in the enjoyment of all rights enumerated in article 5 of the Convention. The Committee also wishes to receive more detailed information on measures adopted to ensure that regional laws and regulations also comply with the Convention

'' ) ); ?>


Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>