Sengketa Informasi FWI v KemenATR/BPN Berlanjut ke PTUN

Bpk/Ibu & teman-teman sekalian, Semoga selalu dalam keadaan baik.. Pastinya masih hangat diingatan kita semua. Pada tanggal 22 Juli lalu, Komisi Informasi Pusat memenangkan gugatan FWI atas dokumen HGU Perkebunan Sawit kepada KemenATR/BPN (re: http://print.kompas.com/baca/2016/07/23/KIP-Informasi-Hak-Guna-Usaha-Terbuka) Pada hari ini, kami ingin sama-sama mengingatkan bahwa jangka waktu 14 hari kerja setelah diterimanya salinan putusan Komisi Informasi dalam perkara FWI v KemenATR/BPN telah jatuh tempo. Dan hari ini juga, kami mendapatkan pemberitahuan dari panitera PTUN Jakarta atas keberatan KemenATR/BPN thd hasil putusan KIP. Lagi-lagi kabar tidak menggembirakan dan mengecewakan untuk transparansi SDA masa depan. Oleh karena itu, kami ingin mengajak Bapak/Ibu & teman-teman untuk sekali lagi mengencangkan semangat dalam perjuangan mendobrak benteng anti … Continue reading →

Membangun Ekonomi Masyarakat Adat Kepulauan Aru Berbasiskan Sumber Daya Alam Di Pulau-Pulau Kecil

FOCUS GROUP DISCUSSION Sebagai Negara kepulauan terbesar, keberadaan Pulau-Pulau Kecil mempunyai nilai penting di wilayah Indonesia, secara ekologi, ekonomi, bahkan mampu menjadi pertaruhan kedaulatan bangsa. Terpisah dengan pulau besar (main islands) mencirikan bahwasanya pulau-pulau kecil sebagai sistem mandiri dan soliter, yang terbatas pada ketersediaan air tawar, tanah, vegetasi, satwa, termasuk sumber pangan dan papan yang dimiliki. Sifat-sifat tersebut membuat pulaupulau kecil rentan tenggelam dan hilang meskipun dengan sedikit intervensi perubahan biofisik, seperti adanya aktivitas pertambangan dan eksploitasi hutan alam. Seharusnya landasan pemikiran tersebut membedakan pengelolaan daerah pulau-pulau kecil dibandingkan dengan pulau besar. Lemahnya kapasitas kelembagaan dan regulasi pemanfaatan yang belum jelas merupakan salah satu penyebab banyaknya pulau-pulau kecil di Indonesia … Continue reading →

Sungai Urat Nadi Kehidupan

Pada hari ini, lima tahun yang lalu, pemerintah pada tahun 2011 telah menetapkan tanggal 27 Juli sebagai hari Sungai Nasional. Ketetapan ini termuat dalam Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2011 tentang Sungai. Bunyi pasal 74 pada peraturan pemerintah tersebut adalah “Dalam rangka memberikan motivasi kepada masyarakat agar peduli terhadap sungai, tanggal ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini ditetapkan sebagai Hari Sungai Nasional”. Entah apa yang menjadi latar belakang sebenarnya dari ditetapkannya tanggal tersebut sebagai Hari Sungai. Pastiya sebuah peraturan dibuat agar satu peraturan dan peraturan lainnya memiliki keterkaitan dan kerurutan dari tingkat undang-undang hingga ke peraturan desa. Dalam kasus PP tentang Sungai, setidaknya ada dua hal yang sebaiknya dicermati dengan keluarnya PP … Continue reading →