Warga Dayak Benuaq Pun Mengadu Kepada Leluhur

Kotak kayu itu perlahan dibuka. Tampak dua tengkorak manusia di dalamnya, yang ditutupi kain berwarna merah. Andreas Sinko, warga Kampung Muara Tae, Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, segera membersihkan dua tengkorak itu. Kedua tengkorak berwarna kekuningan tersebut diperkirakan berumur 200 tahun. Itulah tengkorak Galoh dan Bulu, leluhur warga Dayak Benuaq di Kampung Muara Tae. Tengkorak itu, dan sejumlah sesaji, dibawa masuk ke dalam hutan adat, pekan lalu. Warga hendak mengadu kepada leluhur, melalui upacara sumpah adat, terkait masalah tata batas yang membuat warga terampas haknya atas tanah adat. Leluhur mereka, Galoh, adalah Raja Muara Tae yang bergelar Mangkuana 2. Bulu adalah seorang tukang mantra. Setelah dibersihkan, kedua tengkorak diletakkan … Continue reading →

Mempertahankan Jati Diri Dengan Upacara Adat Beliatn

Sebuah Cerita dari Suku Dayak Benuaq Ohokng Suku Dayak Benuaq Ohokng “Saat ini suku dayak benuaq ohokng merasa terpojok karena hutan hampir habis. Maka dari itu, mereka melaksanakan upacara adat belian sebagai upaya mempertahankan jati dirinya”. Muara Tae merupakan salah satu kampung yang terletak di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Kampung ini memiliki masyarakat adat bernama suku Dayak Benuaq. Suku Dayak Benuaq sejak turun temurun hidup menetap di aliran Sungai Ohokng , sehingga dikenal sebagai suku Dayak Benuaq Ohokng. Sekian lama menjalani kehidupan, suku Dayak Benuaq Ohokng menjaga alam dan hutan sebagai sumber kehidupan mereka dengan kearifan lokal. Namun di tahun 2011, perjuangan menjaga alam menjadi berat … Continue reading →

Pengakuan Konstitusional Keberadaan Wilayah Hutan Mayarakat Adat yang Masih Terabaikan

Hampir 2 Tahun Perjalanan Putusan MK No.35/PUU-X/2012 Gambar 1. Narasumber sesi I, dalam lokakarya “Membangun kesepahaman para pihak dalam menyikapi dan menindaklanjuti Putusan MK No.35/2012 Pengakuan tentang status hutan adat diputuskan melalui putusan perkara Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 mengenai pengujiaan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimohonkan oleh Aliansi Masyarkat Adat Nusantara (AMAN), Masyarakat Adat Kenegerian Kuntu di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dan Masyarakat Adat Kesepuhan Cisitu di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Di dalam keputusan tersebut, untuk pertama kalinya Mahkamah Konstitusi (MK) menerima legal standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. MK mengabulkan sebagian dari butir-butir permohonan dari pemohon menyangkut keberadaan hutan adat yang dinyatakan bahwa statusnya berada di luar … Continue reading →

Merasa Hak Dirampas, Warga Dayak Banuaq Mengadu Lewat Upacara Sumpah Adat

MUARA TAE, KABARKALTIM.co.id- Warga Muara Tae terpaksa mengadukan perihal masalah tapal batas wilayahnya kepada Leluhur mereka dengan menggelar sebuah upacara sakral yakni upacara Sumpah Adat. Muara Tae yang luasnya 12.000 hektar, dikelilingi area produksi perusahaan batubara dan sawit, yakni PT Gunung Bayan, PT London Sumatera, PT Munteq Waniq Jaya Perkasa, PT Borneo Surya Mining Jaya, dan PT Kersa Gemuruh. Wilayah Muara Tae sudah terkapling masuk dalam area ijin usaha perusahaan-perusahaan tersebut. Dengan kata lain, warga Muara Tae yang didominasi suku Dayak Benuaq tidak punya area yang menjadi mata pencarian lagi. Tak Ayal, sekitar 1.000 hektar lahan, yang merupakan hak waris sekitar 100 Kepala keluarga (KK) melayang. Proses Sumpah Adat tersebut, … Continue reading →

Mendorong Pemerintahan yang Terbuka

Mewujudkan Kalimantan Tengah Sebagai Contoh Provinsi Open Government Indonesia Apa yang kita lakukan akan sangat ditentukan oleh apa yang kita ketahui. Apa yang kita ketahui sangat ditentukan oleh informasi yang tersedia. Bagaimana bangsa ini akan maju apabila informasi saja tidak tersedia. Pelayanan informasi publik merupakan suatu kerja yang harus dilakukan. Karena hal ini merupakan wujud dari komitmen bangsa untuk bersama-sama menciptakan sinergisitas yang optimal dalam era keterbukaan informasi publik. Pada era keterbukaan informasi publik sekarang ini, badan publik tidak dapat menyembunyikan beragam informasi publik kepada masyarakat kecuali informasi yang masuk kedalam kategori rahasia. Sehingga, sudah seharusnya lembaga publik di tingkat pusat, provinsi, hingga daerah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi … Continue reading →