Bedah Buku Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009 – 2013

Bedah Buku

Buku berjudul Potret Keadaan Hutan Indonesia telah selesai disusun berdasarkan informasi mengenai tutupan hutan hasil penafsiran citra satelit dan peta-peta terestrial, dielaborasikan dengan data dan laporan resmi dari pihak pemerintah serta dari lembaga-lembaga pemerhati lingkungan. Walaupun disadari bahwa ada tantangan besar dalam proses pengumpulan data dan menghasilkan sebuah laporan yang komprehensif, tetapi proses ini dijalani karena dirasakan sangat penting bagi keberlangsungan hutan alam Indonesia. Berapa luas hutan alam Indonesia yang masih tersisa? Berapa laju kerusakan hutan alam Indonesia? Apa penyebab dari rusaknya hutan alam Indonesia? Apa benar, upayaupaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah dan mengurangi laju kerusakan hutan tidak memberikan dampak yang signifikan? Lalu, apa rekomendasi FWI dalam menghentikan laju … Continue reading →

Kapan Sengketa Informasi Berakhir?

Proses penyelesaian sengketa informasi paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja (UU KIP, Pasal 38 ayat 2). Hari ini (Jumat, 16 Januari 2015) masuk dalam waktu 25 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Sudah sejak Desember 2014, Forest Watch Indonesia mendaftarkan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat. Hal ini berkenaan dengan tidak puasnya atas tanggapan permohonan informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini adalah kali kedua dari diselenggarakannya sidang penyelesaian sengketa informasi antara Forest Watch Indonesia (FWI) sebagai Pemohon dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai Termohon pada tanggal 16 Januari 2015. Sidang pertama yang dilangsungkan 9 Januari 2015, beragendakan pemeriksaan awal … Continue reading →

Manjaga Sumber Air Hutan pun Ikut Terjaga

“Kami memang sengaja tidak membuat sumur di masing-masing rumah, tidak apa-apa kami harus menangkut berember-ember air setiap hari. Ini dilakukan agar mata air yang ada tidak rusak”. Ungkap Ibu Lentji Ganobal, Kepala Desa Lorang. Masyarakat yang terletak di Desa Lorang Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku ini sangat menjaga keberadaan mata air yang ada di desanya. Bagi masyarakat, mata air menjadi hal ‘kramat’ yang keberadaannya harus terus dilestarikan. Hal tersebut mungkin kurang dirasakan oleh masyarakat perkotaan yang sudah tersentuh dengan pompa air modern, air PAM atau air minum dalam kemasan (AMDK). Akan tetapi, bagi masyarakat pedesaan yang masih sangat bergantung dengan lingkungan alamnya, mata air adalah sesuatu yang sangat berharga. Desa … Continue reading →

Membuka Cakrawala Menghadiri Pertemuan Internasional

Tulisan ini merupakan catatan perjalanan saya ketika menghadiri pertemuan Internasional bersama aktivis lingkungan dari 47 Negara. Saya dan Bob Purba yang berasal dari Forest Watch Indonesia (FWI) merupakan delegasi Indonesia. Tahun ini adalah penyelenggaraan pertemuan global yang kelima untuk seluruh mitra jaringan The Access Initiative (TAI). TAI merupakan jaringan terbesar di dunia yang konsern dengan isu hak akses masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Kota Bogota di Colombia menjadi lokasi dari pertemuan global kali ini. Acara yang diselenggarakan selama empat hari sejak 29 Oktober hingga 1 November 2014 mengangkat tema “Menggunakan Informasi, Data, dan Teknologi untuk Melindungi Hutan dan Memperkuat Hak Masyarakat Adat”. Pada acara ini, peserta diwajibkan terlibat aktif dalam … Continue reading →

Memperkuat Peran CSO Dalam Penilaian KPH Dan Inisiatif REDD+ Untuk Mendorong Perbaikan Tata Kelola

Pada tahun 2009 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan prioritas dalam menghadapi permasalahan dan tantangan deforestasi dan degradasi lahan ke depan. Kebijakan prioritas tersebut adalah: (1) Pemantapan kawasan hutan yang berbasis pengelolaan hutan lestari, (2) Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS, (3) Perlindungan dan pengamanan hutan, (4) Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, (5) Revitalisasi hutan dan produk kehutanan, (6) Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan, (7) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan, dan (8) Penguatan kelembagaan kehutanan.[ Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014] Analisis BAPPENAS di tahun 2010 terkait permasalahan mendasar pada sektor kehutanan Indonesia menunjukan bahwa tata kelola yang buruk, ketidakjelasan hak tenurial, serta lemahnya kapasitas dalam manajemen hutan … Continue reading →