Waktunya Mengeksekusi

“Tiga tahun membela keterbukaan informasi di sektor kehutanan, terbuka juga jalan kita untuk berpartisipasi dalam pengawasan kehutanan. Dokumen RKUPHHK, RKTUPHHK, RPBBI, dan IPK sudah dinyatakan terbuka oleh majelis komisioner dalam perkara sengketa FWI melawan KLHK. Kini, waktunya kita mengeksekusi hasil putusan tersebut.” Kemenangan FWI atas terbukanya informasi kehutanan yang terdiri dari Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK), Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK), Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) merupakan catatan besar bagi perjuangan transparansi kehutanan. Suatu catatan keberhasilan perjuangan mendobrak benteng birokrasi anti transparansi informasi. Membuat badan publik sadar akan kewajiban membuka informasi seluas-luasnya bukan perkara yang mudah. Butuh … Continue reading →

Lindungi Pulau-Pulau Kecil, Menyelamatkan Sejarah Nenek Moyangku Seorang Pelaut

“nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa” Sepenggal bait lagu tersebut telah akrab ditelinga kita. Hampir seluruh anak Indonesia dapat menyanyikannya dengan lancar. Bunyi dari lirik per lirik mencerminkan bahwa Nenek Moyang kita (Bangsa Indonesia) adalah seorang pelaut yang gagah, pemberani, tak pernah gentar mengarungi ganasnya samudera. Sejak jaman dahulu hingga sekarang, cerita nenek moyangku seorang pelaut tidak pernah terganti. Nenek moyang kita terkenal sebagai bangsa bahari karena membangun diri dengan berpijak dan berkiblat pada kehidupan pulau dan laut. Kala itu, mereka selalu memanfaatkan pulau-pulau kecil yang ada di Nusantara untuk beristirahat, berteduh dan berlindung dari terpaan badai ketika pengarungan di … Continue reading →

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tidak Hadir, Sidang Sengketa Informasi Di Tunda

Sidang sengketa informasi antara Forest Watch Indonesia sebagai Pemohon dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Termohon pada 25 Februari 2015, ditunda. Ini adalah sidang keempat yang sudah berlangsung sejak Januari 2015. Majelis Komisioner menunda sidang hingga sepekan kedepan, 6 Maret 2015. Sidang ini ditunda karena pihak Termohon tidak hadir oleh karena Uji Konsekuensi Ulang terhadap informasi yang dikecualikan belum selesai dilakukan. Agenda sidang mendengarkan hasil uji konsekuensi ulang terhadap informasi yang dikecualikan dari Termohon sudah disepakati sejak tiga minggu lalu pada 4 Februari 2015. Seharusnya tenggat waktu yang telah diberikan dan disepakati dapat dimanfaatkan oleh KLHK, namun nyatanya tidak. Hal ini menunjukkan bahwa KLHK tidak serius dalam mendorong keterbukaan … Continue reading →

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tidak Percaya Terhadap Aturan Sendiri

“Uji konsekuensi terhadap pengecualian informasi yang dilakukan KLHK mengabaikan aturan-aturan yang dibuat lembaganya sendiri. KLHK tidak mempertimbangkan UU Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan, beserta aturan turunan lainnya” Masih soal keterbukaan informasi publik. Tidak ada alasan lagi bagi setiap badan publik untuk menutup akses bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi publik, kecuali memang informasi rahasia. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang biasa disebut UU KIP. Akses dan mutu pelayanan informasi yang baik menjadi tanggung jawab setiap badan publik. Sesuai UU KIP dan aturan turunannya, agar pelayanan informasi maksimal, maka badan publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Standar Operasional Prosedural (SOP) … Continue reading →

Peran Kearifan Lokal Masyarakat Kepulauan Aru dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan Hidup

Mengenal kearifan lokal masyarakat adat merupakan suatu upaya untuk menghargai keragaman budaya yang telah berlaku di suatu wilayah di Indonesia. Memahami kearifan lokal dapat dimulai dari mengenal sejarah masyarakat adat itu sendiri. Masyarakat Kepulauan Aru merupakan salah satu contoh masyarakat adat yang masih memiliki eksistensinya hingga saat ini dan mempertahankan budayanya terutama dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ruang eksplorasi dan pengkajian kearifan lokal menjadi nilai strategis untuk mengetahui budaya lokal. Sejarah yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat menyebutkan bahwa persebaran masyarakat berawal dari adanya bencana hebat dari pulau Eno Karang yang menyebabkan terpecah belahnya pulau utama menjadi pulau-pulau kecil. Adanya gempa diikuti oleh persebaran masyarakat ke pulau-pulau kecil dan … Continue reading →