Sawit Vs Pala – Perjuangan untuk Petani di Patani

Gambar 1. Suasana di pagi hari sesaat sebelum kapal berlabuh.

“Matahari mulai terbit, kamipun keluar dan naik keatas dek kapal meyambut sang fajar. Pelabuhan kecil di Desa kecil terlihat di ujung teluk. Kapal ferry mulai bersandar. Puluhan orang di daratan siap menyambut. Ada yang ingin menjemput penumpang, ada juga yang ingin ikut bergabung melanjutkan perjalanan dengan ferry yang kami tumpangi. Di daratan, ada dua orang teman yang telah menunggu kedatangan kami. Mereka berasal dari Desa Banemo, salah satu desa yang ada di Kecamatan Patani Barati, Halmahera Tengah”. Halmahera, Maluku Utara. Lokasi yang sejak dahulu dieluh-eluhkan dengan kekayaan alam dan rempah-rempahnya. Ini juga yang membuat negara-negara penjajah datang jauh-jauh dari benua seberang untuk merauk kekayaan bumi Halmahera. Tidak hanya daratan, wilayah … Continue reading →

Mahasiswa Dalam Tata Kelola Hutan

Himpunan mahasiswa kehutanan Indonesia yang tergabung dalam Sylva Indonesia, baru-baru ini menyelenggarakan pelatihan kepemimpnan mahasiswa kehutanan se-Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 25-31 Agustus 2015 di Makassar. Acara tersebut bertujuan untuk membangun dan mengembangkan karakter kepemimpinan mahasiswa kehutanan, serta mengakselerasi pengetahun, kapasitas, integritas, dan keterampilan dalam tata kelola hutan (forest governance) yang lestari dan berkelanjutan. Dalam pelatihan tersebut, FWI berkesempatan berbagi informasi dan pengalaman terkait proses pengawalan tata kelola hutan di Indonesia. Andi Chairil Ichsan yang mewakili FWI menyampaikan tentang konsepsi tata kelola dan bagaimana menilai proses pelaksanaaan tata kelola hutan di indonesia dengan menggunakan tools yang selama ini sudah dikembangkan. Sejak 2010, FWI bersama Governance of Forest Initiative (GFI) menghasilkan … Continue reading →

Sinergi Tata Kelola Hutan Paska Putusan PTUN Jakarta

Pembaruan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Informasi Publik dan peraturan serupa lainnya seperti Permen Lingkungan Hidup No 6 tahun 2011 tentang Pelayanan Informasi Publik, serta Permenhut 02 tahun 2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan penting dilakukan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 26 Agustus lalu menguatkan amar putusan Komisi Informasi Pusat (KIP). Putusan terkait informasi publik yang diminta Forest Wacth Indonesia (FWI), agar terbuka dan tersedia setiap saat. Langkah ini menjadi agenda penting Kelompok Kerja (Pokja) Tata Kelola untuk menguatkan upaya perbaikan Tata Kelola Hutan dan mendorong gagasan Good Corporate Governance, baik itu melalui peningkatan pengetahuan maupun dengan penyadaran publik melalui kerja-kerja … Continue reading →

Memperingati Untuk Mengingatkan

Perayaan Hari Masyarakat Adat Sedunia Lereng Gunung Batur sore itu Hentakan kaki-kaki, teriakan-teriakan penuh semangat Kepulan debu, liukan mistis menyambut tamu-tamu agung Tamu-tamu agungpun menghormat pada gunung Lereng Gunung Batur sore itu Tetua-tetua bersahaja dalam sederhana Bercerita, berjanji harap bersama dalam ragam bahasa yang asing ditelinga Bali, Osing, Sasak, Iban, belusu, Sunda, Pagu, Batak, Sawai, Ende, … Dan pesan itu tersirat nyata, mencukupi rasa tanpa perlu paham makna Lereng Gunung Batur sore itu Dentingan sape’ mulai mengalun Membuai angin, membelai gunung Memuji alam, penuh doa dan harapan Sape’ bersenandung di Pulau Dewata Lestarilah adat, lestarilah alam Ketika setiap menitnya hutan Indonesia hilang seluas tiga kali lapangan sepak bola, sementara ramai … Continue reading →

KLHK Disarankan Mencabut Banding

Sengketa informasi antara Forest Watch Indonesia (FWI) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berlanjut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Kali ini KLHK menjadi pihak penggugat karena keberatan atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) pada 8 Mei 2015 lalu yang memenangkan FWI (baca: http://fwi.or.id/waktunya-mengeksekusi/). Dalam objek keberatannya, KLHK mempersoalkan muatan yang dikecualikan dalam dokumen-dokumen yang sudah diputus terbuka oleh KIP. Mereka mempersoalkan muatan yang dikecualikan dalam dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK), seharusnya dikecualikan juga dalam dokumen lainnya. Tak hanya itu, mereka juga menambahkan beberapa bab lain serta peta-peta yang menjadi satu kesatuan dokumen untuk dikecualikan. Bagi FWI, argumentasi keberatan tersebut bertentangan dengan tiga unsur … Continue reading →