KOMITMEN PEMERINTAH DALAM MENATA KAWASAN PUNCAK BOGOR

M elihat lebih dekat upaya pemerintah dalam penataan kawasan puncak maka penting untuk meninjau dengan seksama kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Kebijakan yang berkaitan dengan kawasan puncak masih memiliki irisan atau hubungan dengan pengelolaan kawasan lindung dan daerah aliran sungai. Pertama karena puncak posisinya berada di hulu Sungai Ciliwung dan berperan sebagai daerah tangkapan air utama. Kedua, topografi hulu Sungai Ciliwung merupakan gunung dan berbukit serta memiliki kelerangan di atas 35 persen bahkan 45 persen sehingga sangat cocok sebagai kawasan yang harus dilindungi. Terdapat dua produk kebijakan yang memengaruhi penataan ruang Kawasan Puncak yang menjadi dasar atau induknya sehingga menjadi turunan bagi kebijakan-kebijakan dibawahnya. #1 Kebijakan Presiden Republik Indonesia Presiden yang menempati … Continue reading →

Sengketa Informasi HGU antara FWI dengan ATR/BPN berlanjut ke Mahkamah Agung

Sengketa informasi publik yang terjadi antara (FWI) Forest Watch Indonesia dan Kemen ATR/BPN (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) hingga saat ini belum usai. Pada sidang yang berlangsung pada tanggal 14 Desember 2016, PTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) memutuskan bahwa FWI memenangkan keberatan yang diajukan kepada Kemen ATR/BPN. Petikan Salinan Putusan No. 2/G/KI/2016/PTUN-JKT tertanggal 23 Desember 2016 adalah (halaman 22 dan 23): 1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan; 2. Menguatkan Putusan komisi Informasi KIP Pusat Republik Indonesia 057/XII/KIP-PS-M-A/2015, tanggal 22 Juli 2016 (http://fwi.or.id/publikasi/putusan-sengketa-informasi-antara-fwi-dg-kementerian-atruangbpn/); 3. Menghukum Pemohon keberatan untuk m,embayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah). Setelah menerima keputusan yang dibuat PTUN, … Continue reading →

Kenapa Perlu Tahu?

Dunia memperingati hari Hak untuk Tahu (International Right to Know Day) setiap 28 September. RTKD pertama kali dideklarasikan di Kota Sofia, Bulgaria pada 28 September 2002. Sedangkan Indonesia baru memperingatinya sejak 2010 yang di inisiasi oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) bersama Komisi Informasi Provinsi yang telah terbentuk saat itu, dan hingga saat ini Hari Hak untuk Tahu Sedunia diperingati lebih dari 60 negara demokrasi di dunia. Nilai-nilai penting dalam memaknai RTKD adalah, pertama, akses informasi merupakan hak setiap orang. Kedua, informasi yang dirahasiakan adalah merupakan informasi yang dikecualikan. Ketiga, hak untuk tahu diaplikasikan di semua lembaga publik. Harapannya agar semua permintaan permohonan informasi menjadi cepat, sederhana, dan tanpa biaya. Para … Continue reading →

Sengketa Informasi FWI v KemenATR/BPN Berlanjut ke PTUN

Bpk/Ibu & teman-teman sekalian, Semoga selalu dalam keadaan baik.. Pastinya masih hangat diingatan kita semua. Pada tanggal 22 Juli lalu, Komisi Informasi Pusat memenangkan gugatan FWI atas dokumen HGU Perkebunan Sawit kepada KemenATR/BPN (re: http://print.kompas.com/baca/2016/07/23/KIP-Informasi-Hak-Guna-Usaha-Terbuka) Pada hari ini, kami ingin sama-sama mengingatkan bahwa jangka waktu 14 hari kerja setelah diterimanya salinan putusan Komisi Informasi dalam perkara FWI v KemenATR/BPN telah jatuh tempo. Dan hari ini juga, kami mendapatkan pemberitahuan dari panitera PTUN Jakarta atas keberatan KemenATR/BPN thd hasil putusan KIP. Lagi-lagi kabar tidak menggembirakan dan mengecewakan untuk transparansi SDA masa depan. Oleh karena itu, kami ingin mengajak Bapak/Ibu & teman-teman untuk sekali lagi mengencangkan semangat dalam perjuangan mendobrak benteng anti … Continue reading →

Sungai Urat Nadi Kehidupan

Pada hari ini, lima tahun yang lalu, pemerintah pada tahun 2011 telah menetapkan tanggal 27 Juli sebagai hari Sungai Nasional. Ketetapan ini termuat dalam Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2011 tentang Sungai. Bunyi pasal 74 pada peraturan pemerintah tersebut adalah “Dalam rangka memberikan motivasi kepada masyarakat agar peduli terhadap sungai, tanggal ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini ditetapkan sebagai Hari Sungai Nasional”. Entah apa yang menjadi latar belakang sebenarnya dari ditetapkannya tanggal tersebut sebagai Hari Sungai. Pastiya sebuah peraturan dibuat agar satu peraturan dan peraturan lainnya memiliki keterkaitan dan kerurutan dari tingkat undang-undang hingga ke peraturan desa. Dalam kasus PP tentang Sungai, setidaknya ada dua hal yang sebaiknya dicermati dengan keluarnya PP … Continue reading →