MUARA LAMBAKAN “Bertahan di Tengah Kepungan Konsesi”

“Kalau tanah bisa diuangkan nanti, banyak orang kampung yang tidak ada tanah”. Demikian pernyataan Aji Galeng, Raja kerajaan di Muara Lambakan Secara administratif, Desa Muara Lambakan berada dalam wilayah Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Sebelah utara desa berbatasan dengan Desa Tanjung Soke dan Desa Gerengung. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pinang Jatus. Sebelah timur dengan Desa Muara Toyu dan Desa Perkuwen. Sebelah barat dengan Desa Kepala Telake dan Kampong Muluy. Kelima desa yang berada di perbatasan selatan, timur dan barat Desa Muara Lambakan ini masuk dalam wilayah kecamatan Longkali. Sedangkan desa yang ada di batas utara masuk dalam wilayah Kecamatan Bongan. Secara keseluruhan, Desa Muara Lambakan memiki … Continue reading →

KOMITMEN PEMERINTAH DALAM MENATA KAWASAN PUNCAK BOGOR

M elihat lebih dekat upaya pemerintah dalam penataan kawasan puncak maka penting untuk meninjau dengan seksama kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Kebijakan yang berkaitan dengan kawasan puncak masih memiliki irisan atau hubungan dengan pengelolaan kawasan lindung dan daerah aliran sungai. Pertama karena puncak posisinya berada di hulu Sungai Ciliwung dan berperan sebagai daerah tangkapan air utama. Kedua, topografi hulu Sungai Ciliwung merupakan gunung dan berbukit serta memiliki kelerangan di atas 35 persen bahkan 45 persen sehingga sangat cocok sebagai kawasan yang harus dilindungi. Terdapat dua produk kebijakan yang memengaruhi penataan ruang Kawasan Puncak yang menjadi dasar atau induknya sehingga menjadi turunan bagi kebijakan-kebijakan dibawahnya. #1 Kebijakan Presiden Republik Indonesia Presiden yang menempati … Continue reading →

Konferensi Pers “Mendesak ATR/BPN Patuh Terhadap UU KIP”

KONFRENSI PERS Kenapa ATR/BPN menutupi info tentang kebun sawit? Konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan perkebunan sawit, melimpah. Tapi, kenapa Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak mau membuka dokumen Konsesi HGU perkebunan sawit? Forest Watch Indonesia (FWI) mengundang rekan-rekan media untuk menghadiri acara Konferensi Pers dengan tema “Mendesak ATR/BPN Patuh Terhadap UU KIP”. Karena sampai saat ini, akses FWI terhadap dokumen HGU perkebunan kelapa sawit masih dihambat oleh Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melalui pengajuan kasasi di Mahkamah Agung (MA). Padahal berdasarkan UU KIP, dokumen yang dimohonkan oleh FWI termasuk kategori informasi publik. Konferensi Pers ini akan diselenggarakan pada: Hari, Tanggal : Kamis­, 23 … Continue reading →

INTIP HUTAN “Cogito Ergo Sum” [Maret 2017]

KIRIM KARYAMU! Kami mengundang kawan-kawan untuk ikut berkarya dalam majalah Intip Hutan Edisi Maret 2017. Intip Hutan adalah majalah tiga bulanan Forest Watch Indonesia. Kami percaya, karya adalah proses menuangkan pikiran. Dan ketika kita berpikir, berarti kita ada (Cogito ergo sum-Decartes). Buktikan kalau kalian eksis! KETENTUAN Karya belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apa pun (cetak atau digital). Tema Tulisan untuk INTIP HUTAN Maret : Tanah Untuk Hutan Karya tetap menjadi hak milik kontributor. Kontributor yang karyanya dimuat di Majalah Intip Hutan akan mendapat pemberitahuan dari redaksi. Karya kontributor yang dimuat akan mendapatkan merchandise menarik dan akan dikirim bersama dengan majalah Intip Hutan edisi Maret 2017 Kontributor yang karyanya sudah dimuat … Continue reading →

Sengketa Informasi HGU antara FWI dengan ATR/BPN berlanjut ke Mahkamah Agung

Sengketa informasi publik yang terjadi antara (FWI) Forest Watch Indonesia dan Kemen ATR/BPN (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) hingga saat ini belum usai. Pada sidang yang berlangsung pada tanggal 14 Desember 2016, PTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) memutuskan bahwa FWI memenangkan keberatan yang diajukan kepada Kemen ATR/BPN. Petikan Salinan Putusan No. 2/G/KI/2016/PTUN-JKT tertanggal 23 Desember 2016 adalah (halaman 22 dan 23): 1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan; 2. Menguatkan Putusan komisi Informasi KIP Pusat Republik Indonesia 057/XII/KIP-PS-M-A/2015, tanggal 22 Juli 2016 (http://fwi.or.id/publikasi/putusan-sengketa-informasi-antara-fwi-dg-kementerian-atruangbpn/); 3. Menghukum Pemohon keberatan untuk m,embayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah). Setelah menerima keputusan yang dibuat PTUN, … Continue reading →