KOMITMEN PEMERINTAH DALAM MENATA KAWASAN PUNCAK BOGOR

M elihat lebih dekat upaya pemerintah dalam penataan kawasan puncak maka penting untuk meninjau dengan seksama kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Kebijakan yang berkaitan dengan kawasan puncak masih memiliki irisan atau hubungan dengan pengelolaan kawasan lindung dan daerah aliran sungai. Pertama karena puncak posisinya berada di hulu Sungai Ciliwung dan berperan sebagai daerah tangkapan air utama. Kedua, topografi hulu Sungai Ciliwung merupakan gunung dan berbukit serta memiliki kelerangan di atas 35 persen bahkan 45 persen sehingga sangat cocok sebagai kawasan yang harus dilindungi. Terdapat dua produk kebijakan yang memengaruhi penataan ruang Kawasan Puncak yang menjadi dasar atau induknya sehingga menjadi turunan bagi kebijakan-kebijakan dibawahnya. #1 Kebijakan Presiden Republik Indonesia Presiden yang menempati … Continue reading →

Konferensi Pers “Mendesak ATR/BPN Patuh Terhadap UU KIP”

KONFRENSI PERS Kenapa ATR/BPN menutupi info tentang kebun sawit? Konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan perkebunan sawit, melimpah. Tapi, kenapa Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak mau membuka dokumen Konsesi HGU perkebunan sawit? Forest Watch Indonesia (FWI) mengundang rekan-rekan media untuk menghadiri acara Konferensi Pers dengan tema “Mendesak ATR/BPN Patuh Terhadap UU KIP”. Karena sampai saat ini, akses FWI terhadap dokumen HGU perkebunan kelapa sawit masih dihambat oleh Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melalui pengajuan kasasi di Mahkamah Agung (MA). Padahal berdasarkan UU KIP, dokumen yang dimohonkan oleh FWI termasuk kategori informasi publik. Konferensi Pers ini akan diselenggarakan pada: Hari, Tanggal : Kamis­, 23 … Continue reading →

Diskusi dan Konsultasi Para Pihak untuk Studi Implementasi ISPO

Waktu dan Tempat Selasa, 31 Januari 2017, 09.00 WIB – 13.30 WIB [Venue: Heritage II], Hotel Indonesia Kempinski, Jl. MH. Tamrin No. 1 Jakarta Tujuan Tujuan dari diskusi ini adalah untuk mengumpulkan masukan dan rekomendasi para pihak dalam kajian penguatan sistem sertifikasi ISPO. Keluaran Tersusunnya perbaikan dari draft Kajian “Penguatan Sistem Sertifikasi ISPO”.   Empat tahun ISPO sudah diberlakukan, namun sampai saat ini implementasi ISPO berjalan sangat lambat. Tahun 2016, sekitar 800 perusahaan perkebunan kelapa sawit masih dalam tahap pendaftaran. Sementara, 115 perusahaan masih dalam proses penilaian.4 Kebanyakan perusahaan terlihat masih kesulitan dalam memenuhi aspek legalitas kebun, manajemen usaha, tanggung jawab sosial, dan utamanya aspek lingkungan. Dalam sistem sertifikasi ini, kewenangan … Continue reading →

INTIP HUTAN “Cogito Ergo Sum” [Maret 2017]

KIRIM KARYAMU! Kami mengundang kawan-kawan untuk ikut berkarya dalam majalah Intip Hutan Edisi Maret 2017. Intip Hutan adalah majalah tiga bulanan Forest Watch Indonesia. Kami percaya, karya adalah proses menuangkan pikiran. Dan ketika kita berpikir, berarti kita ada (Cogito ergo sum-Decartes). Buktikan kalau kalian eksis! KETENTUAN Karya belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apa pun (cetak atau digital). Tema Tulisan untuk INTIP HUTAN Maret : Tanah Untuk Hutan Karya tetap menjadi hak milik kontributor. Kontributor yang karyanya dimuat di Majalah Intip Hutan akan mendapat pemberitahuan dari redaksi. Karya kontributor yang dimuat akan mendapatkan merchandise menarik dan akan dikirim bersama dengan majalah Intip Hutan edisi Maret 2017 Kontributor yang karyanya sudah dimuat … Continue reading →