ENAM TAHUN ISPO BELUM MAMPU MEMPERBAIKI TATA KELOLA HUTAN & LAHAN

Jakarta, 30 Maret 2017. Enam tahun pemberlakuan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) nyatanya belum mampu merespon dampak-dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit.  Walaupun produk minyak kelapa sawit sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia, namun pembangunan perkebunan kelapa sawit selama ini masih memicu permasalahan lingkungan dan konflik sosial.  Sertifikasi ISPO yang diharapkan menjadi pintu masuk perbaikan tata kelola hutan dan lahan, dirasakan hanya sebagai instrumen agar produk kelapa sawit Indonesia mendapat pengakuan di pasar internasional. Untuk merespon keadaan tersebut, maka pada hari ini Forest Watch Indonesia (FWI) meluncurkan sebuah laporan berjudul “6 Tahun ISPO”.  Di dalam laporan ini dipaparkan bahwa sampai tahun 2016, perkebunan kelapa sawit … Continue reading →

PELUNCURAN BUKU 6 TAHUN ISPO

Salam sejahtera, Di luar pengakuan minyak kelapa sawit sebagai penyumbang devisa yg besar bagi Indonesia, pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia masih memicu konflik lingkungan & sosial. 6 thn pemberlakuan ISPO nyatanya blm mampu merespon dampak2 negatif yg ditimbulkan akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit. ISPO yg diharapkan menjadi pintu masuk perbaikan tata kelola hutan & lahan, dirasakan hny sebagai instrumen agar produk kelapa sawit Indonesia mendapat pengakuan di pasar internasional. Forest Watch Indonesia mengundang rekan2 hadir dalam Peluncuran Buku : 6 Tahun Implementasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), besok, 30 Maret 2017, pkl 09-12, @Stellar Room 2nd Floor, Hotel Pullman Jakarta, Jl. M.H. Thamrin No. 59 Jakarta Pusat Kami akan … Continue reading →

KOMITMEN PEMERINTAH DALAM MENATA KAWASAN PUNCAK BOGOR

M elihat lebih dekat upaya pemerintah dalam penataan kawasan puncak maka penting untuk meninjau dengan seksama kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Kebijakan yang berkaitan dengan kawasan puncak masih memiliki irisan atau hubungan dengan pengelolaan kawasan lindung dan daerah aliran sungai. Pertama karena puncak posisinya berada di hulu Sungai Ciliwung dan berperan sebagai daerah tangkapan air utama. Kedua, topografi hulu Sungai Ciliwung merupakan gunung dan berbukit serta memiliki kelerangan di atas 35 persen bahkan 45 persen sehingga sangat cocok sebagai kawasan yang harus dilindungi. Terdapat dua produk kebijakan yang memengaruhi penataan ruang Kawasan Puncak yang menjadi dasar atau induknya sehingga menjadi turunan bagi kebijakan-kebijakan dibawahnya. #1 Kebijakan Presiden Republik Indonesia Presiden yang menempati … Continue reading →

Konferensi Pers “Mendesak ATR/BPN Patuh Terhadap UU KIP”

KONFRENSI PERS Kenapa ATR/BPN menutupi info tentang kebun sawit? Konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan perkebunan sawit, melimpah. Tapi, kenapa Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak mau membuka dokumen Konsesi HGU perkebunan sawit? Forest Watch Indonesia (FWI) mengundang rekan-rekan media untuk menghadiri acara Konferensi Pers dengan tema “Mendesak ATR/BPN Patuh Terhadap UU KIP”. Karena sampai saat ini, akses FWI terhadap dokumen HGU perkebunan kelapa sawit masih dihambat oleh Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melalui pengajuan kasasi di Mahkamah Agung (MA). Padahal berdasarkan UU KIP, dokumen yang dimohonkan oleh FWI termasuk kategori informasi publik. Konferensi Pers ini akan diselenggarakan pada: Hari, Tanggal : Kamis­, 23 … Continue reading →

Diskusi dan Konsultasi Para Pihak untuk Studi Implementasi ISPO

Waktu dan Tempat Selasa, 31 Januari 2017, 09.00 WIB – 13.30 WIB [Venue: Heritage II], Hotel Indonesia Kempinski, Jl. MH. Tamrin No. 1 Jakarta Tujuan Tujuan dari diskusi ini adalah untuk mengumpulkan masukan dan rekomendasi para pihak dalam kajian penguatan sistem sertifikasi ISPO. Keluaran Tersusunnya perbaikan dari draft Kajian “Penguatan Sistem Sertifikasi ISPO”.   Empat tahun ISPO sudah diberlakukan, namun sampai saat ini implementasi ISPO berjalan sangat lambat. Tahun 2016, sekitar 800 perusahaan perkebunan kelapa sawit masih dalam tahap pendaftaran. Sementara, 115 perusahaan masih dalam proses penilaian.4 Kebanyakan perusahaan terlihat masih kesulitan dalam memenuhi aspek legalitas kebun, manajemen usaha, tanggung jawab sosial, dan utamanya aspek lingkungan. Dalam sistem sertifikasi ini, kewenangan … Continue reading →