Pembahasan Review Terhadap Sistem Oleh JPIK

Jumat, 11 Oktober 2013 telah dilaksanakan lokakarya Review Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang memaparkan tentang masukan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) untuk revisi Perdirjen 08, terutama pada pedoman pemantauan dan keluhan dan juga hasil analisa JPIK terkait dengan Permenhut 38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan VLK pada pemegang izin atau pada Hutan Hak, sebagaimana telah di revisi dengan Peraturan Menteri nomor P.68/Menhut-II/2011, Peraturan Menteri nomor P.45/Menhut-II/2012 dan P.42/Menhut-II/2013 yang dilaksanakan di Hotel Royal Bogor. Lokakarya ini sebagai upaya penyampaian kritisan kita berdasarkan analisis/pengalaman dengan proses SVLK yg ada. Bahwa apa yg kita review masih bisa diperdebatkan dan ini merupakan bahasan awal. Lokakarya ini dibuka … Continue reading →

Kompilasi Permenhut Terkait SVLK

JPIK | Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. 38 Tahun 2009 yang mengatur soal Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sebuah upaya yang dilakukan multipihak untuk memperbaiki sistem dan tata kelola kehutanan di Indonesia. Dalam sistem ini mencoba untuk melakukan Penilaian Kinerja – Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PK-PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Untuk mendownload peraturan tersebut, klik disini: Kompilasi Permenhut P.38 Tahun 2009 dan perubahannya (SVLK) Artikel Terkait:SVLK di Mata PemantauPemerintah Wajib Menyediakan Data dan Informasi untuk…Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)JPIK Desak Pemerintah untuk Perbaiki Aturan dan Pelaksanaan…Celah Dalam LegalitasPelonggaran Peraturan yang Melemahkan Tata Kelola Kehutanan…

JPIK Beraksi di Chatham House – London, UK

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan pengalaman melaksanakan monitoring independen atas SVLK serta tantangan ke depannya dalam acara yang digagas oleh Chatham House. Acara yang berlangsung di Kantor Chatham House ini merupakan rangkaian seminar dua hari dengan judul 21st Illegal Logging Stakeholder Update pada 7 – 8 Februari 2013 yang lalu yang berlokasi di 10 St James’s Square, London United Kingdom. Artikel Terkait:SVLK di Mata PemantauPemerintah Wajib Menyediakan Data dan Informasi untuk…JPIK Desak Pemerintah untuk Perbaiki Aturan dan Pelaksanaan…Pelonggaran Peraturan yang Melemahkan Tata Kelola Kehutanan…Celah Dalam LegalitasBroker Kayu Memanfaatkan Peraturan Menteri Perdagangan,…

CAPPA Tuntut Sertifikat Legalitas Kayu PT LAJ Dibekukan

Bentrok Berdarah Dengan Petani JAMBI – Dua kali bentrok berdarah terjadi antara petani dengan PT Lestari Asri Jaya (LAJ). Bentrok pertama terjadi Januari 2012. Dalam bentrokan tersebut satu orang tewas dan sejumlah bangunan dan alat berat perusahaan hangus karena dibakar massa. Bentrokan kedua terjadi Sabtu (6/4) lalu. Dalam bentrok tersebut, sedikitnya 4 orang mengalami luka parah terkena bacokan. Yayasan CAPPA menyayangkan, dalam situasi konflik yang terus memanas dan praktek perusahaan yang semakin memburuk LAJ justru melakukan proses Sertifkasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sesuai yang diatur dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Artikel Terkait:Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)JPIK Desak Pemerintah untuk Perbaiki Aturan dan Pelaksanaan…Celah Dalam LegalitasPelonggaran Peraturan yang Melemahkan Tata … Continue reading →

PENGAWASAN EKSPORT KAYU INDONESIA KE EROPA HARUS DIPERKETAT…!!!

Komitmen Indonesia dengan Uni Eropa terkait legalitas kayu eksport sudah sesuai dengan SVLK-Indonesia dan EUTR-Uni Eropa. Namun pengawasan bukan hanya pada level exportnya saja, sebab kayu eksport itu harus legal pula dari asalnya. Diharapkan Illegal Logging bisa diberantas dan berikutnya Korupsi Kehutanan pun dituntaskan. Oleh Pietsau Amafnini Pemerintah Indonesia sudah berkomitmen untuk melakukan eksport kayu secara legal sesuai aturan main SVLK. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas praktek illegal logging di negeri ini. System Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) mewajibkan usaha berbahan baku kayu memiliki sertifikat sesuai Permenhut No. 38/2009 jo P.68/2010. Hingga Akhir 2012 dan awal 2013 ini dimana V-Legal  menjadi syarat mutlak legalitas kayu eksport, sedikitnya 12 … Continue reading →