Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Dituntut Mematuhi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Konferensi Pers Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka hak publik untuk memperoleh dan mengakses seluruh informasi terutama dari aktivitas yang dibiayai oleh dana publik diperbolehkan sesuai dengan aturan yang … Continue reading →

Sengketa Informasi FWI v KemenATR/BPN Berlanjut ke PTUN

Bpk/Ibu & teman-teman sekalian, Semoga selalu dalam keadaan baik.. Pastinya masih hangat diingatan kita semua. Pada tanggal 22 Juli lalu, Komisi Informasi Pusat memenangkan gugatan FWI atas dokumen HGU Perkebunan Sawit kepada KemenATR/BPN (re: http://print.kompas.com/baca/2016/07/23/KIP-Informasi-Hak-Guna-Usaha-Terbuka) Pada hari ini, kami ingin … Continue reading →

Membangun Ekonomi Masyarakat Adat Kepulauan Aru Berbasiskan Sumber Daya Alam Di Pulau-Pulau Kecil

FOCUS GROUP DISCUSSION Sebagai Negara kepulauan terbesar, keberadaan Pulau-Pulau Kecil mempunyai nilai penting di wilayah Indonesia, secara ekologi, ekonomi, bahkan mampu menjadi pertaruhan kedaulatan bangsa. Terpisah dengan pulau besar (main islands) mencirikan bahwasanya pulau-pulau kecil sebagai sistem mandiri dan soliter, … Continue reading →