Hutan Adat Terpinggirkan oleh Undang-Undang Kehutanan

Perjalanan panjang bagi perjuangan masyarakat adat saat ini sedang menuju titik krusial.  Saat DPR-RI menggodok Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA), komunitas-komunitas adat yang bernaung dalam organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pun melanjutkan perjuangan mereka dengan cara lain.  Mereka melakukan gugatan hukum dalam bentuk judicial review terkait keberadaan hutan adat yang selama ini “terpinggirkan” secara struktural oleh negara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Salah seorang saksi ahli dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, yaitu Profesor Hariadi Kartodihardjo¹ telah memberikan pandangan akademis beberapa waktu lalu².  Menurutnya “hutan adat sebagai hutan negara” tidak dimaknai sebagai upaya penghormatan dan perlindungan terhadap hutan adat oleh … Continue reading →