Hutan Sumber Air, Hutan Sumber Hidup, Hutan Milik Warga

“INTIP HUTAN” edisi Desember 2015 “Hutan sumber air, hutan sumber hidup, hutan milik warga”. Hutan adalah sumberdaya alam yang selama ini menyediakan sumber air bagi kehidupan manusia. Fungsi hutan tersebut erat kaitannya dengan sumberdaya alam yang mampu menjadi sumber kehidupan manusia. Dengan urgensi tersebut, sudah sepatutnya pengelolaan hutan di Indonesia bertujuan untuk kemakmuran, kesejahteraan dan keselamatan warga. Hutan Indonesia di-claim sebagai paru-paru dunia yang mampu menyuplai oksigen sebagai syarat kehidupan. Pada tahun 2013, Indonesia masih memiliki 82 juta Ha hutan alam yang tersebar di Nusantara. Keberadaan hutan alam tersebut tidak pernah lepas dari ancaman deforestasi yang saat ini masih terjadi. Dengan segala macam permasalahannya, Indonesia kini kehilangan hutan dengan laju … Continue reading →

Selamatkan Hutan Alam di Pulau-Pulau Kecil

INTIP HUTAN Edisi September – Desember 2015 “Nenek moyang kita adalah seorang pelaut”. Semboyan yang sejak dahulu sudah ada dan tertancap di benak kita bahwa laut adalah wilayah yang paling luas di bumi pertiwi Indonesia. Mereka berjuang melawan gelombang laut demi memajukan bangsa. Berlindung dari badai dan gelombang di balik pulau-pulau kecil yang ada di lautan nusantara. Mereka menjadikan pulau-pulau kecil sebagai tempat persinggahan untuk beristirahat, mencari makan, mencari air, dan bahkan bercocok tanam. Tidak jarang kita menemukan benda-benda peninggalan nenek moyang kita di pulau-pulau kecil. Mulai dari benda pra sejarah, makam tua, benteng, dan masih banyak lagi bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kita sangat membutuhkan keberadaan pulau-pulau kecil di Nusantara … Continue reading →

Liputan Khusus : Dokumen Kehutanan Kembali Diputus Terbuka

INTIP HUTAN Edisi September – Desember 2015 Artikel 10 Oleh: Forest Watch Indonesia Forest Watch Indonesia (FWI) menang dalam gugatan atas terbukanya dokumen-dokumen kehutanan. Keputusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta antara pihak penggugat yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan FWI sebagai pihak tergugat. Ini menjadi putusan yang kedua bagi KLHK untuk segera menyerahkan informasi yang dimohonkan FWI. Siang itu (26/8), sidang sengketa informasi digelar di Gedung PTUN, Jakarta Timur. Hari itu menjadi hari yang bersejarah bagi para masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, pada hari itulah Hakim Ketua Febru Wartati memutuskan untuk menguatkan amar putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang telah … Continue reading →

Pulau – Pulau Kecil dan Persoalan Ruang Hidup di Maluku Utara

INTIP HUTAN Edisi September – Desember 2015 Artikel 9 Oleh: Munadi Kilkoda (Ketua AMAN Maluku Utara) Maluku Utara merupakan Provinsi Kepulauan dengan 803 pulau besar dan kecil. 89 diantaranya sudah berpenghuni, sementara 714 tidak berpenghuni, hanya ada kegiatan ekonomi diatasnya yang dilakukan oleh masyarakat, (DKP; 2008). Provinsi ini memiliki luas mencapai ± 145.819,1 km2. Jika dibagi, luas lautan lebih besar karena mencapai ± 100.731,83 km2 dari luas daratan yang hanya ± 45.087,27 km2. Wilayah ini memiliki luas kawasan hutan mangrove kurang lebih 36 ribu hektar. Secara geografis Maluku Utara berada di bagian timur Indonesia, diapit oleh Pulau Sulawesi dan Pulau Papua. Berada di bibir Pacifik, secara geopolitik Maluku Utara memegang … Continue reading →

Status Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Nusa Tenggara Barat : Sudah Efektifkah Terkelola?

INTIP HUTAN Edisi September – Desember 2015 Artikel 8 Oleh Anggi Prayoga (Wildlife Conservation Society/WCS) Pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara Barat (NTB) secara keseluruhan terletak pada gugusan sunda kecil atau yang sering dikenal gugusan lesser sunda. Namun, sebelum jauh berbicara tentang kondisi dan efektivitas pengelolaan pulau-pulau kecil di NTB maka perlu mengenal status pengelolaannya, baik darat maupun perairannya. Pulau-pulau kecil di NTB secara pengelolaan terbagi ke dalam 2 tipe, yaitu pulau-pulau kecil yang berstatus kawasan dan berstatus non kawasan. Pulau-pulau kecil yang berstatus kawasan berada dibawah 2 lembaga pengelola pemerintahan, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tidak sedikit pulau-pulau kecil yang dikelola oleh … Continue reading →