Pala, Penjaga Hutan Patani

“Tong hidup dari ini toh, pala ini. Kalau tong tara punya beras, tinggal bawa tong punya pala ini ke kios, bisa dapat beras. Kalau pala ini sampai diganti sawit, tong tidak rela. Kalau bisa, sebelum sawit itu masuk, tong saja mati duluan.” Sepenggal kalimat Jania Hasan, seorang ibu rumah tangga yang ketiga anaknya bisa menyelesaikan kuliah dari pala. Dari menjual biji-biji pala cokelat kehitaman ke kios atau pengepul. Melalui biji pala, kehidupan tumbuh, berkembang, dan bertunas di Bobane Indah, Maluku Utara. Pala, Simbol Kehidupan Komunitas/Masyarakat Adat Patani Maluku Utara, dengan luas daratan mencapai sekitar 4,5 juta hektare, adalah negeri kepulauan yang istimewa. Terdiri dari hampir 1.500 pulau dan hanya empat … Continue reading →

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

Intip Hutan Edisi Desember 2015 Illegal logging merupakan salah satu penyebab rusaknya kondisi hutan di Indonesia. Data PKHI 2009-2013 menyebutkan kehilangan hutan alam tropis di Indonesia sebesar 4.6 juta hektar. Berbagai upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi penebangan liar salah satunya tindakan penegakan hukum pemberantasan penebangan liar melalui tindakan represif untuk mengurangai frekuensi penebangan liar. Selain penegakan hukum, dibentuk suatu inisiatif dalam mempromosikan kayu legal, yaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). SVLK merupakan instrumen pembenahan tata kelola melalui verifikasi kepastian hanya kayu legal yang dipanen, diangkut, diolah, serta dipasarkan oleh unit manajemen kehutanan Indonesia. Penerapan sistem ini bertujuan untuk pemberantasan illegal logging dan illegal timber trade, yang juga diupayakan melalui pendekatan … Continue reading →

Peran Perbankan Terhadap Ekspansi Industri dan Hutan Tanaman Industri PT Toba Pulp Lestari

Intip Hutan Edisi Desember 2015 – Peran Perbankan Terhadap Ekspansi Industri dan Hutan Tanaman Industri PT Toba Pulp Lestari yang Menyebabkan Terjadinya Perusakan Lingkungan dan Maraknya Konflik Bank selaku penyedia jasa keuangan memiliki peran yang cukup besar dalam mendukung pembangunan hutan tanaman industri (HTI). Berdasarkan kebijakan/aturan yang ada, bank selaku penyedia modal memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa aktivitas pengelolaan usaha yang dilakukan oleh debiturnya tidak merusak lingkungan hidup sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/2/PBI/2005 mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, pada pasal 11 huruf (e). Selain itu, Hukum Perbankan berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, mengharuskan bank dalam … Continue reading →

Ekspansi Kelapa Sawit di Pulau Kalimantan

INTIP HUTAN Edisi Desember 2015, Tulisan ke-2 NAWA CITA atau agenda prioritas kabinet kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, yaitu mencakup: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 tahap-3, sektor pertanian masih diutamakan dalam pembangunan ekonomi nasional. Pada RPJM tahap-3 subsektor perkebunan berpotensi besar dalam menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam kurun 4 tahun (2010-2014) terjadi peningkatan sumbangan subsektor perkebunan terhadap PDB sebesar 78,7%. Dari 2,11 persen atau urutan ketiga di sektor pertanian menjadi 3,77 persen di urutan pertama (BPS, 2014). Secara … Continue reading →

Mainstreaming Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dalam Perbaikan Tata Kelola Hutan Indonesia

Perbaikan Tata Kelola Melalui Pengelolaan Hutan di Tingkat Tapak Potret hutan Indonesia saat ini merupakan cermin tata kelola hutan yang kurang baik. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat deforestasi akibat konversi hutan melalui proses-proses ektraksi kayu dan juga alih fungsi penggunaan lahan untuk budidaya kehutanan dan non kehutanan. Forest Watch Indonesia mencatat selama kurun waktu 2009 – 2013 laju kehilangan hutan alam di Indonesia mencapai 1,13 juta hektare per tahun. Selain itu, konflik lahan di kawasan hutan juga terjadi. Kementerian Kehutanan (2013) memperkirakan seluas 17,6 juta Ha – 24,4 juta Ha wilayah kawasan hutan terjadi kon?ik. Permasalahan kehutanan yang timbul akibat kegiatan konversi dan alih fungsi, penurunan kinerja usaha kehutanan, … Continue reading →