Jakarta, 28 Oktober 2008. Forest Watch Indonesia bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Global Forest Coalition dan Ikatan Cendekiawan Tanimbar Indonesia mengadakan pertemuan dengan tema ‘Laju dan Penyebab Deforestasi dan Degradasi hutan di Indonesia’ pada tanggal 27 dan 28 Oktober 2008. Pertemuan ini dihadiri oleh ornop lingkungan, Departemen Kehutanan, organisasi masyarakat adat, akademisi dan Asosiasi Pengusaha [...]
Bogor, 7 Agustus 2008. Hari ini sebuah komunitas masyarakat adat di Kalimantan Barat menerima pengukuhan pengakuan atas upaya dan perjuangannya dalam mengelola hutan adat. Pengakuan itu diwujudkan dalam sebuah Sertifikat Ekolabel Pengelolaan Hutan Lestari yang diberikan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia. Penyerahan Sertifikat Ekolabel akan dilakukan dengan upacara adat yang dirangkaikan dengan Upacara Adat Gawai di [...]
*Contoh Kasus RAPP dan IKPP
Bogor, 19 September 2008. Kerusakan hutan di Indonesia akibat industri pulp akan semakin meningkat bila kapasitasnya tidak disesuaikan dengan kemampuan HTI dalam memasok bahan baku. Sehingga pemerintah harus segera menghentikan
sementara (moratorium) atas peningkatan kapasitas industri pulp sampai adanya kepastian pasokan bahan baku yang sepenuhnya berasal dari HTI. Pemerintah juga harus segera [...]
Sampai akhir Desember 2007 realisasi pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) hanya 33,34 persen dari total 10.37 juta hektar luas areal konsesi Hak Pengusahaan HTI yang telah diberikan kepada 250 perusahaan. Kenyataan ini jelas menunjukkan laju realisasi penanaman yang sangat lambat. Sementara realisasi penanaman tersebut dimaksudkan untuk menggantikan peran hutan alam sebagai pemasok bahan baku [...]
Tim Illegal Logging Kepolisian Daerah Riau kembali menemukan tumpukan kayu yang teronggok di lima kanal berbeda sepanjang 21 kilometer. Kayu-kayu itu berada di area konsesi Hutan Tanaman Industri CV Alam Lestari di Desa Sungai Ara, Kecamatan Pelalawan. Polres Pelalawan menghitung jumlah tumpukan kayu tersebut mencapai 3.800 tumpukan. Satu tumpukan minimal ada 250 batang kayu [...]
Alih fungsi lahan yang terjadi di Indonesia seringkali di akibatkan kebijakan pemerintah seperti dalam pemekaran wilayah. Hutan lindung yang seharusnya tidak boleh berubah fungsi terancam akibat pemekaran wilayah, seperti yang terjadi di Pulau Bintan. Hutan lindung akan dijadikan sebagai ibukota. Kebijakan pemerintah untuk mengalihfungsikan berbagai kawasan di Indonesia, mendapat penolakan dari berbagai kalangan.
